8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Meskipun dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bertekad kuat mempertahankan layanan kesehatan bagi warganya. Pemprov menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Alokasi Anggaran APBD Tahun 2026 terkait Anggaran BPJS di Ruang Oval, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (29/9/2025).
Rakor ini merupakan bagian dari “Quick Wins Sulbar Sehat” yang digagas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sebagai wujud komitmen terhadap visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.”
Kepastian UHC Jadi Prioritas Utama
Rapat penting yang dipimpin langsung oleh Gubernur Suhardi Duka ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk Kepala BPS, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Bapperida, hingga Dinas Kesehatan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa jaminan kesehatan adalah prioritas.
“Rapat ini adalah momentum memperkuat sinergi lintas sektor. Anggaran BPJS bukan hanya soal hitungan dana, melainkan soal memastikan hak masyarakat atas layanan kesehatan tetap terjamin. Tahun depan, kita ingin Universal Health Coverage (UHC) tetap terjaga dengan alokasi anggaran yang tepat dan berkelanjutan,” tegas dr. Nursyamsi.
Fokus Sinkronisasi Data dan Strategi Anggaran
Dalam rapat tersebut, Pemprov Sulbar mengidentifikasi dua catatan penting yang menjadi fokus untuk menghadapi 2026:
Sinkronisasi Data: Melakukan sinkronisasi data secara spesifik untuk Pemberian Bantuan Iuran (PBI), baik dari Pemda maupun Pusat, guna memastikan data akurat dan menghindari tumpang tindih.
Menyusun Pola Kebijakan Anggaran: Merancang strategi menghadapi keterbatasan anggaran transfer ke daerah tahun 2026, khususnya pada skema PBI antara kabupaten dan provinsi, demi mempertahankan capaian UHC yang sudah ada.
Melalui langkah strategis ini, Pemprov Sulbar berupaya agar sistem jaminan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan tetap mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat, terlepas dari kondisi keterbatasan anggaran. (Rls)
