8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengambil langkah taktis untuk mengendalikan inflasi daerah dengan mendorong kemandirian pangan masyarakat. Strategi ini ditinjau langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), saat memeriksa pembibitan komoditas pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) di samping kantornya, Senin (17/11/2025).
Didampingi Sekprov Junda Maulana dan Kepala Inspektorat Muh Natsir, Gubernur SDK menegaskan bahwa upaya ini adalah bagian dari langkah komprehensif Pemprov.
“Ini bagian upaya kita untuk menata dan mengendalikan inflasi di Sulbar. Jadi semua langkah kita lakukan. Ketersediaan barang itu penting, dan logistiknya murah, maka bisa kita kendalikan inflasi daerah,” kata SDK.
Intervensi Pasar dan Gerakan Tanam Mandiri
SDK menjelaskan bahwa pengendalian inflasi dilakukan melalui dua jalur: intervensi pasar dan edukasi masyarakat untuk menanam sendiri. Intervensi hanya akan dilakukan pada komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan.
Namun, upaya jangka panjang yang ditekankan adalah pembiasaan masyarakat untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasar.
“Makanya tanaman tadi adalah pendukung untuk membiasakan masyarakat tidak tergantung di pasar dengan menanam sendiri,” ujarnya.
Gubernur mencontohkan komoditas seperti cabai, yang sangat sensitif terhadap inflasi. “Ada cabai, kalau masyarakat terpenuhi semua di rumahnya (dengan menanam di pekarangan), maka inflasi bisa kita kendalikan,” paparnya.
10 Ribu Bibit Siap Dibagikan
Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abdul Waris Bestari, membenarkan bahwa pembibitan ini adalah salah satu langkah nyata pengendalian inflasi, selain pelaksanaan pasar murah.
Total 10.000 bibit telah disiapkan dan siap dibagikan kepada masyarakat Sulbar.
Rinciannya meliputi 3.000 batang bibit cabai keriting, 4.000 batang bibit cabai rawit, dan 3.000 batang bibit tomat.
“Ini akan kita bagikan ke masyarakat, sebagai upaya agar bisa bersama-sama ambil bagian mengendalikan inflasi daerah,” tandas Abdul Waris,
Menutup pernyataan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menstabilkan harga. (Rls)
