Majene, 8enam.com.-DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) strategis yang dirangkaikan dengan agenda Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Majene, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawalan legislatif terhadap implementasi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka, khususnya pada pilar pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Hadir dalam kunker tersebut Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, dan Anggota DPRD Sulbar Dapil Majene, Andi Nurul Fathiya. Turut mendampingi Gubernur Sulbar, Sekretaris DPRD Sulbar Arianto AP, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat eselon dan fungsional Sekretariat DPRD Sulbar.
Fokus Utama Kunjungan Kerja
1. Keberlanjutan Ekonomi Nelayan di Palipi
Rangkaian kegiatan dimulai dengan meninjau pabrik es di Pelabuhan Palipi, Kecamatan Sendana. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan fungsi pelayanan publik di sektor perikanan berjalan maksimal.
“Ketersediaan es yang memadai adalah kunci bagi kualitas tangkapan nelayan kita. DPRD berkomitmen memastikan fasilitas ini beroperasi optimal agar nilai jual ikan tetap tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Majene,” jelas rombongan di sela peninjauan.
2. Pengendalian Harga melalui Pasar Murah
Rombongan kemudian bergerak meninjau pelaksanaan Pasar Murah di Camba, Kecamatan Banggae. Kehadiran legislator dalam pemantauan ini guna memastikan distribusi bahan pokok bersubsidi tepat sasaran dan efektif dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat selama Ramadan 1447 H.
Sinergi Pembangunan dan Sentuhan Sosial
Agenda ditutup dengan buka puasa bersama di Rumah Jabatan Bupati Majene yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis 1.000 paket bantuan bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, DPRD Sulbar menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah provinsi dalam mengawasi setiap kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah.
Melalui sinergi ini, DPRD Sulbar berharap prioritas pembangunan daerah dapat terealisasi secara inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga Sulawesi Barat di seluruh sektor. (Rls)
