8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Jakarta, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya terhadap transformasi birokrasi melalui digitalisasi. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, mewakili Sekprov Junda Maulana, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah di Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Senin (1/12/2025).
Rakor strategis ini fokus membahas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai upaya fundamental untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi keuangan, dan mengintegrasikan ekonomi digital nasional. Kepala Dinas didampingi oleh Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Nur Dajwi.
Digitalisasi sebagai Kebutuhan Mendesak
Abdul Wahab Hasan Sulur mengatakan, digitalisasi bukan lagi sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap transaksi keuangan daerah berjalan lebih transparan, efisien, dan mudah diawasi.
“Digitalisasi diyakini menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan mudah diawasi, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Program percepatan digitalisasi daerah diharapkan menjadi motor utama peningkatan efisiensi transaksi keuangan pemerintah dan memperluas akses pembayaran digital bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Mendorong ETPD dan Inklusivitas Ekonomi
Rakor tersebut juga menekankan pentingnya perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Penerapan pembayaran digital dinilai mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem yang praktis, cepat, dan dapat dipantau secara real time.
Selain aspek keuangan, Kepala Dinas Sosial Sulbar menambahkan bahwa perluasan transaksi digital akan membuka peluang ekonomi lebih luas, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi digital nasional,” ujarnya.
Digitalisasi juga diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, seperti pembayaran pajak kendaraan (SAMSAT) yang menjadi lebih cepat dan akuntabel, serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi pedagang pasar tradisional dan petani.
Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, berharap digitalisasi ini dapat menjadi jembatan menuju kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. (Rls)
