8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188.4/677/SULBAR/IX/2017, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) RI, Yohana Susana Yembise yang akrab disapa “Mama Yo” resmi kukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (FPPA) Sulawesi Barat, Jum’at (13/4/2018).
Hadir dalam pengukuhan Satgas FPPA Sulbar, anggota DPR RI Komisi Delapan (VIII) dan Rombongan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Hj. Amalia Fitri Aras, Wakil Bupati Mamuju, H. Irwan SP Pababari, Wakil Bupati Mateng, H. Muh. Amin Jasa, Kapolda Sulawesi Barat, Brihjen Pol. Baharudin Djafar, Dantem 142/TATAG, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, ismail zainuddin, Kepala Kantor Imigrasi Sulawesi Barat, Teguh Setiadi, Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Muhidin, Para Kelapa OPD Lingkup Sulawesi Barat, Para Anggota Forkompinda Kabupaten Mamuju, Para Aktivis Pemerhati Perempuan Dan Anak, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Melalui pengurus Satgas FPPA Sulbar sebagai perpanjangan tangan dari Menteri PP-PA RI, Yohana Susana Yembise berharap untuk mensosialisasikan tiga program unggulan yaitu, Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi ketidak adilan bagi kaum perempuan. Dan berharap bisa bekerjasama untuk menyelenggarakan 3 Program unggulan tersebut
Kepada Pemerintah Daerah Yohana Susana Yembise juga berharap untuk membangun kebersamaan dan komitmen untuk melihat perempuan dan anak. Sesuai UUD 32 tahun 2002 tentang pemerintah daerah yang lama, masuk dalam peringkat ke 19. Dengan naiknya dari 19 ke 2 maka menunjukkan bahwa perempuan dan anak itu sangat penting untuk diperhatikan.
Mengapa hal itu harus diperhatikan kata Yohana Susana Yembise, bahwa pilar perempuan dan anak dianggap pilar yang menyelamatkan satu bangsa, perempuanlah yang menyelamatkan Sulbar dan anak-anaklah yang menyelamatkan masa depan Sulbar. Apalagi Indonesia dipilih jadi 1 dari 10 negara besar di dunia oleh PBB.
Mengapa Indonesia dipilih lanjutnya lagi, sebab toleransi dianggap tinggi di Indonesia dan perempuan-perempuan dianggap cukup maju. Demikian untuk anak-anak Indonesia dipilih menjadi satu dari 4 negara besar untuk diperhatikan, dan menargetkan tahun 2030 sudah tidak ada lagi kekerasan pada perempuan dan anak.
Sementara itu, salah satu anggota Satgas FPPA Sulbar, Busman Rasyid, mengatakan Bahwa, Satgas bertugas secara cepat untuk melakukan pendampingan langsung terkait kasus kekerasan pada perempuan dan anak sampai tuntas. Serta melakukan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang kategori kekerasan pada perempuan dan anak di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (HMS-SITA)
