8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmennya dalam melindungi kepentingan petani dengan mendampingi kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan yang berlangsung pada Jumat hingga Sabtu, 22-23 Agustus 2025, ini bertujuan memonitor ketertiban tera ulang pada timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah perusahaan di Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah.
Kunjungan kerja ini merupakan respons cepat pemerintah daerah Sulbar dan legislatif untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penimbangan sawit, yang menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat.
Tim gabungan secara proaktif memeriksa kepatuhan perusahaan dalam melakukan peneraan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib Ali, menyatakan bahwa dari hasil monitoring, semua perusahaan kelapa sawit yang dikunjungi telah tertib melaksanakan tera ulang.
“Alhamdulillah, hasil pemantauan kami di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan telah patuh dan tertib dalam melakukan tera ulang timbangan mereka,” ujar Najib.
Sebagai langkah proaktif ke depan, Najib menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembaruan data terkait para pengepul kelapa sawit yang menjadi pemasok bagi perusahaan-perusahaan di Sulawesi Barat.
“Langkah ini kami ambil untuk mempermudah dan memperluas jangkauan pengawasan, khususnya terkait ketertiban tera, sehingga rantai pasok sawit dari petani hingga pabrik menjadi lebih transparan dan adil,” tegasnya.
Kadis Koperindag Sulbar, Masriadi Nadi Atjo secara terpisah menyampaikan bawah langkah kolaboratif antara Dinas Koperindag Sulbar dan DPRD ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk mewujudkan Sulbar Maju Sejahtera dengan memastikan iklim usaha yang sehat di Sulbar.
“Kolaborasi ini adalah upaya pemerintah untuk hadir memastikan iklim usaha yang sehat dan melindungi hak-hak masyarakat, terutama para petani,” jelas Masriadi. (Rls)
