Pasangkayu, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan bahwa keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi nasional tidak akan menyurutkan langkah pemerintah dalam membenahi infrastruktur daerah. Hal ini disampaikan Gubernur saat menghadiri buka puasa bersama di Rumah Jabatan Bupati Pasangkayu, Minggu (22/2/2026).
Meskipun tahun anggaran 2026 diwarnai dengan kebijakan efisiensi plus pemotongan belanja dari pusat, Pemprov Sulbar tetap mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur sebesar kurang lebih Rp25 miliar khusus untuk Kabupaten Pasangkayu.
Fiskal Terbatas, Manfaat Maksimal
Gubernur SDK mengakui bahwa kondisi keuangan daerah sedang dalam tekanan sejak dirinya dilantik pada Februari 2025 lalu. Namun, ia menjamin setiap rupiah yang dialokasikan akan dikelola secara presisi.
“Anggarannya mungkin terlihat kecil dalam kondisi efisiensi ini, tetapi jika ditempatkan dengan benar dan dikelola dengan niat tulus untuk kepentingan rakyat, maka manfaatnya akan tetap dirasakan maksimal oleh masyarakat,” tegas Suhardi Duka.
Anomali Positif: Ekonomi Tumbuh di Atas Nasional
Di tengah “ikat pinggang” anggaran, Gubernur memaparkan capaian ekonomi Sulbar yang justru menunjukkan performa impresif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sulbar melesat di angka 5,36%, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional. Capaian ini merupakan lompatan besar mengingat sebelumnya ekonomi daerah hanya berkutat di angka 4%.
Keberhasilan ini dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan dan perbaikan rasio gini (ketimpangan ekonomi). Menurut Gubernur, kunci keberhasilan ini adalah harmonisasi antara Pemprov dan Pemkab.
“Tidak boleh lagi kabupaten berjalan ke kiri sementara provinsi ke kanan. Sekarang kita satu langkah bersama menyelesaikan persoalan secara tuntas,” imbuhnya.
Lobi Pusat dan Skala Prioritas
Menyadari keterbatasan APBD, Gubernur SDK terus memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat. Pada 2025, lobi Pemprov berhasil mendatangkan lebih dari Rp20 miliar dana pusat untuk jalan daerah di Pasangkayu.
Untuk tahun 2026, Gubernur tengah memperjuangkan pendanaan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk tiga ruas jalan usulan Pemkab Pasangkayu.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR, Pak Dody Hanggodo. Meski anggaran pusat banyak terserap untuk penanganan bencana di Sumatera, kita tetap optimis dan terus mengawal agar dukungan pusat tetap mengalir ke Sulbar,” pungkas SDK.
Pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama kepemimpinan SDK-JSM guna memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga demi mendukung mobilitas ekonomi warga. (Rls)
