Mamuju, 8enam.com.-Upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Sulawesi Barat terus dipacu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bidang Politik di Hotel Berkah, Kamis (12/2/2026).
Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat, M. Khalil Qibran, hadir sebagai narasumber utama dalam forum yang mempertemukan perwakilan partai politik, akademisi, OPD, dan tokoh masyarakat tersebut.
IDI Sebagai Barometer Kualitas Demokrasi
Dalam pemaparannya, M. Khalil Qibran menegaskan bahwa IDI merupakan instrumen vital untuk mengukur kesehatan politik di daerah. Ia menyoroti arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menargetkan kenaikan signifikan pada angka indeks demokrasi melalui pembangunan SDM yang unggul dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Indeks Demokrasi kita harus naik. Namun, pencapaian indikator ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu instansi. Diperlukan sinergi kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perbaikan di setiap aspek, mulai dari partisipasi hingga transparansi,” ujar Khalil.
Pendidikan Politik Melalui Reses dan Hearing
Khalil mengungkapkan bahwa lembaga legislatif terus berkomitmen menjalankan fungsi pendidikan politik secara langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai kanal resmi seperti dialog hearing maupun kegiatan reses di daerah pemilihan.
”Banyak pelaku politik yang terjun langsung memberikan pendidikan politik. Di DPRD, kami maksimalkan lewat dialog dan reses agar masyarakat lebih melek politik dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan,” tambahnya.
Solusi Konkret Lintas OPD
Legislator muda ini juga mengingatkan bahwa pencapaian target IDI tahun 2024 (yang dilaporkan di 2026) memerlukan peran aktif dari berbagai OPD, tidak hanya bertumpu pada Kesbangpol. Ia mendorong kolaborasi strategis dengan dinas lain, seperti:
- Dinas Kominfo: Dalam hal penyebaran informasi dan literasi publik.
- Bapperida: Terkait perencanaan program yang berbasis data demokrasi.
- Biro Hukum: Untuk memastikan regulasi daerah mendukung penguatan hak-hak politik warga.
Membangun Pemerintahan yang Melayani
Pihak Badan Kesbangpol Sulbar menyatakan bahwa FGD ini bertujuan untuk menjaring rekomendasi strategis guna memperkuat perencanaan program. Inisiatif ini selaras dengan visi Gubernur SDK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, demi menciptakan iklim politik yang sehat dan berkeadilan di Bumi Manakarra. (Rls)
