8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.-Polemik pembangunan SMK Salumanurung, Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah masih bergulir.
Polemik tersebut berawal dari proses pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak melibatkan masyarakat, bahkan tanpa pengetahuan pemerintah desa.
Padahal kata Harling warga Desa Salumanurung, Pokmas itu sudah ada dan sudah di SK kan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat bersama kepala Desa setempat.
“Kami sudah ada Pokmas yang beralamat kan di Desa Salumanurung yang sah, melalui musyawarah bersama melibatkan pihak sekolah yang di SK kan kepala desa,” kata Harling.
Olehnya itu, dirinya meminta Kadisbud Sulbar segera memutasi Kepsek SMK Salumanurung.
Hal itu dikarenakan Kepsek SMK Salumanurung dinilai sudah melakukan kebohongan, dalam pembentukan Pokmas pembangunan SMK Salumanurung, pada kegiatan program DAK 2022.
“Kami meminta ke pak Kadis Pendidikan Sulbar segera memutasi Kepsek SMK Salumanurung, dia pembohong, lain diucapkan lain juga yang dilakukan,” kata Harling Via WhatsApp, Jum’at (23/9/2022).
Selain itu Harling juga menyebutkan bahwa pernyataan kepsek SMK Salumanurung di salah satu media online, bahwa kelompok masyarakat peduli pendidikan (Pokmas-PP) Salumanurung sudah sesuai juknis dan petunjuk teknis melalui bimtek dari Dinas terkait.
“Dari juknis yang ada saya selaku kepala sekolah telah mengikuti petunjuk dan teknis atau bimtek, tentang proses pelaksanaan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pendidikan (Pokmas PP). Kemudian melibatkan unsur komite sekolah dalam pembentukan Pokmas PP. Dalam hal ini Ketua komite sekolah,” kata Harling mengutip pernyataan kepsek SMK Salumanurung yang dimuat disalah satu media online.
Kata Harling, nama Pokmasnya saja sudah bohong, mengatasnamakan kelompok masyarakat, padahal dalam strukturnya guru-guru semua. Kalau namanya Pokgur ya cocok karena kelompok guru-guru.
Harling menilai, pernyataan kepsek SMK salumanurung di salah satu media online itu hanya cari pembenaran, karena pada kenyataanya tidak sesuai apa yang dilaksanakan.
Ia juga meminta kepada unsur terkait untuk melakukan musyawarah sebelum pokmas bentukan kepsek SMK salumanurung melaksanakan pekerjaan di SMK itu.
“Jadi kami minta jangan ada kegiatan dulu kalau tidak di selesaikan sesuai permintaan masyarakat,” ujarnya.
“Rapat kembali, hadirkan Kabid SMK, hadirkan kepala desa dan ibu camat, karena dia yang berikan SK Pokmasnya, kepsek itu bukan pak desa. Dan kalau ada tandatangan pak desa di Pokmas bentukan kepsek itu berarti dia palsukan tandatangan pak desa,” ungkapnya.
Menanggapi persoalan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulbar Muh. Natsir mengatakan, Diknas tidak pernah memerintahkan orang untuk membentuk Pokmas.
“Perlu dipahami bersama bahwa Diknas tidak pernah memerintahkan orang untuk membentuk Pokmas, tapi Diknas meminta kepada pemerintah setempat,” kata M. Natsir, Jum’at (23/9/2022).
M Natsir tegaskan, Pokmas yang nantinya akan melaksanakan kegiatan adalah Pokmas yang sudah ada dan diakui oleh Pemerintah Setempat. (edo)
