Example 300250
DaerahMamuju

Kesejahteraan ASN Jadi Prioritas, Pemprov Sulbar Matangkan Kebijakan TPP 2026 Berbasis Kinerja

×

Kesejahteraan ASN Jadi Prioritas, Pemprov Sulbar Matangkan Kebijakan TPP 2026 Berbasis Kinerja

Sebarkan artikel ini

Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus berkomitmen menyelaraskan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan produktivitas kerja. Melalui rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral di Biro Organisasi Setda Sulbar, Selasa (13/01/2026), Pemprov mematangkan formulasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Tahun Anggaran 2026.

​Langkah ini merupakan bagian dari misi besar Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta memastikan pelayanan publik dijalankan oleh SDM yang termotivasi dan profesional.

Instrumen Pendorong Kedisiplinan

​Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi antara tim anggaran, pengawas, dan bagian hukum agar kebijakan TPP berjalan adil serta sesuai regulasi nasional. Fokus diskusi menekankan bahwa TPP harus menjadi instrumen transformasi birokrasi, bukan sekadar rutin administratif.

​Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa TPP memiliki fungsi ganda: sebagai bentuk apresiasi pemerintah sekaligus alat kendali kinerja.

​”TPP bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi instrumen untuk mendorong ASN agar lebih produktif, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan koordinasi yang kuat, kita pastikan kebijakan ini berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran,” tegas Ali Chandra.

Sinergi Lintas Perangkat Daerah

​Rakor ini dihadiri oleh tim teknis dari berbagai instansi kunci, di antaranya:

  • BPKAD Sulbar: Terkait ketersediaan ruang fiskal dan regulasi anggaran.
  • Bapperida Sulbar: Penyelarasan dengan target capaian pembangunan daerah.
  • Inspektorat Sulbar: Pengawasan agar pemberian tunjangan bebas dari penyimpangan.
  • Biro Organisasi & Biro Hukum: Penataan indikator beban kerja dan kepastian payung hukum.

Komitmen Tata Kelola Keuangan

​Melalui penguatan tata kelola TPP, Pemprov Sulbar ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Harapannya, ASN Sulbar makin termotivasi untuk melakukan inovasi dalam bekerja serta menjaga integritas sebagai pelayan publik. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *