8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mencatatkan sejarah baru dengan menjadi Gubernur pertama yang secara langsung menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar di Aula Kantor Kanwil Kemenag Sulbar, Senin, 24 November 2025.
Kehadiran SDK dalam Rakor yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Ketua FKUB Provinsi dan pengurus FKUB dari enam kabupaten, serta sejumlah pejabat daerah lainnya, menjadi penanda pentingnya peran tokoh agama dalam pemerintahan.
Prioritas Mutlak : Subsidi BPJS dan Beasiswa
Dalam sambutannya, Gubernur SDK memaparkan secara transparan tantangan besar yang dihadapi Pemprov Sulbar terkait pendanaan pembangunan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran ketat dari pusat.
Secara terbuka, SDK mengungkapkan keputusan sulit yang harus diambil pemerintah provinsi. Meskipun selama ini Pemprov rutin menyalurkan hibah kepada lembaga keagamaan dan sosial (seperti FKUB, MUI, KONI, PMI, Pramuka), bantuan rumah ibadah terpaksa dihentikan sementara pada tahun 2026.
Keputusan ini diambil bukan karena ketidakpedulian, melainkan demi mengamankan program-program prioritas yang bersifat mandatori dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Saya sangat peduli pada rumah ibadah tanpa membedakan agama, tapi kali ini memang tidak bisa. Daripada kita hentikan subsidi BPJS atau beasiswa, itu jauh lebih parah,” tegasnya.
Oleh karena itu, Gubernur SDK meminta para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB untuk membantu memberikan pemahaman yang menyejukkan kepada masyarakat terkait kondisi keuangan daerah saat ini.
FKUB sebagai Rumah Bersama dan Garda Terdepan
Sebelumnya, Ketua FKUB Sulbar, Sahabuddin Kasim, menekankan bahwa FKUB merupakan garda terdepan dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat yang beragam dan majemuk. Ia juga menyebut FKUB sebagai rumah bersama untuk berdiskusi secara setara, tidak hanya terkait isu keagamaan, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan,” jelas Sahabuddin.
Sulbar Kebut Program Strategis 2026
Meskipun menghadapi keterbatasan, Gubernur SDK optimis berkat komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Ia memaparkan beberapa program unggulan yang akan didorong pada 2026, termasuk:
Program Padat Karya: Alokasi anggaran sekitar Rp70 miliar. Program ini akan dikerjakan langsung oleh masyarakat tanpa melalui kontraktor, bertujuan untuk memberikan penghasilan sekaligus hasil pembangunan bagi warga.
Penanganan Kemiskinan dan Stunting: Intervensi akan dikerjakan melalui program PASTIPADU dengan menargetkan sekitar 120 desa yang penentuannya diserahkan kepada masing-masing bupati.
Pendanaan Baru: Pemprov tengah mengupayakan pendanaan melalui skema pengelolaan karbon mengingat Sulbar merupakan penghasil karbon besar, meskipun anggaran ini hanya bisa digunakan untuk program perbaikan lingkungan.
Perbaikan Tata Ruang: Pada 27 November 2025, Gubernur berencana mengajukan perbaikan tata ruang kepada Menteri Kehutanan, menyusul luasnya kawasan hutan yang menghambat pengembangan perkebunan dan fasilitas pemerintahan.
Di akhir sambutannya, Gubernur Suhardi Duka berharap Rakor FKUB dapat menghasilkan keputusan konstruktif yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di tengah kondisi keuangan yang penuh tantangan. (Rls)
