Mamuju, 8enam.com.-Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, melakukan langkah progresif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik. Melalui forum diskusi santai bertajuk “Ngopi Bareng: Strategi & Sinergi Pelayanan Publik dan Pendapatan Daerah”, Bapenda mengonsolidasikan kekuatan bersama para Pembina Samsat di The House Coffee, Mamuju, Kamis (08/01/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama, termasuk Dirlantas Polda Sulbar Kombes Pol Nurhadi Ismanto dan perwakilan PT Jasa Raharja, guna menyelaraskan kebijakan pelayanan yang modern dan inklusif.
Transformasi Digital : Konektivitas SIGNAL dan SIMOTO
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah percepatan integrasi sistem layanan berbasis teknologi. Bapenda Sulbar fokus pada konektivitas antara:
Aplikasi SIGNAL: Sistem Samsat Digital Nasional milik Polri.
Aplikasi SIMOTO: Inovasi layanan mandiri milik Bapenda Sulbar.
Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data kendaraan, efisiensi waktu layanan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak secara transparan.
Strategi Penguatan PAD dan Pemerataan Layanan
Dalam forum tersebut, Abdul Wahab menekankan bahwa sinergi antarlembaga adalah kunci kepercayaan publik. Beberapa langkah strategis yang akan segera dieksekusi antara lain:
Kepastian Regulasi: Percepatan penerbitan SK Gubernur terkait indeks Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk stabilitas penerimaan daerah.
Layanan Jemput Bola: Penguatan Samsat Keliling untuk menjangkau masyarakat di wilayah dengan akses terbatas, memastikan keadilan pelayanan publik.
Optimalisasi PAP: Penegasan pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) bagi perusahaan kelapa sawit sesuai dengan Peraturan Gubernur terbaru.
“Pelayanan publik yang prima hanya bisa terwujud jika seluruh pihak berjalan seirama. Sinergi yang kuat akan menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” tegas Abdul Wahab.
Kebijakan Fiskal yang Berimbang
Selain teknis pemungutan, forum ini mendiskusikan wacana pemberian diskon pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal.
Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara pencapaian target PAD dengan pemberian stimulus bagi masyarakat agar iklim kepatuhan pajak di Sulawesi Barat terus meningkat.
Langkah ini selaras dengan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas di Sulawesi Barat. (Rls)
