Kemajuan Daerah Dapat Diukur Dari Pertumbuhan Ekonominya

Mateng, 8enam.com.-Kemajuan sebuah daerah dapat diukur dari pertumbuhan ekonominya. Hal tersebut di sampaikan Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju Tengah (Mateng), H. Askary saat upacara bendera dihalaman Kantor Bupati Mateng, Senin (5/2/2018).

Namun demikian kata Askary, yang perlu diwaspadai adalah pemerataan pendapatan ditingkat masyarakat, apabila tidak merata akan menimbulkan kesenjangan sosial.

“Alhamdulillah pertubuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan angka yang menggebirakan, dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang terpenting juga harus dibarengi dengan perencanaan pembangunan dan pendapatan masyarakat. Kita juga patut bersukur angka kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah dibawah angka rata-rata nasional,” tutur Askary.

Dia katakan, Bupati Mateng telah mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut, dengan mencanangkan program dimana masyarakat yang tidak punya lahan, diupayakan memiliki lahan minimal dua hektar. Program tersebut merupakan antisipasi dalam rangka mengurangi dampak kesenjangan sosial atau pemerataan pendapatan ditingkat masyarakat.

“Untuk itu, agar menjadi perhatian kita, khususnya beberapa OPD yang terkait, terhadap peningkatan penurunan angka kemiskinan, terhadap indikator angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang nantinya mampu menjawab tantangan masyarakat, kita mampu menjawab permasalahan- permasalahan masyarakat kita, jangan hanya program yang kita buat itu hanya memberikan dampak terhadap komsumsi pegawai ataupun belanja-belanja pegawai, namun program yang harus kita sajikan betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat kabupaten mamuju tengah,” ungkapnya.

Lanjut dikatanya, Layanan yang akan di berikan kepada masyarakat diukur dari setiap OPD yang melaksanakan tugasnya, khususnya layanan-layanan dasar seperti Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Perumahan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Dinas Ketentraman dan Ketentraman umum dan Damkar.

“Kita berharap kepada semua pimpinan OPD, agar mengatur, membagi tugas, memberikan job deskription kepada semua staf, sehingga staf-staf kita mulai dari tenaga kontrak, kepala seksi dan pejabat eselon III mempunyai pekerjaan. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh OPD meskipun program tersebut tidak tertuang didalam DPA, sebab ini adalah sudah tugas dan tanggung jawab kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),” urainya.

“Jika ini bisa kita lakukan, insya Allah kualitas pelayanan kita akan menjadi baik dan image masyarakat terhadap pemerintah akan menjadi terbagun. Dan insya Allah daerah kita dan daerah-daerah lain di Provinsi Sulawesi Barat ini akan menjadi berbeda dan akan memberikan penilaian-penilaian yang baik terhadap pelayanan yang kita berikan kepada masyakat,” terang Askary menambahkan. (Ysn Hms/Ra).