8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus berupaya mengamankan aset-aset daerahnya.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mempercepat proses sertifikasi tanah milik Pemprov untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar melakukan koordinasi intensif dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sulbar.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 10 September 2025, ini dihadiri oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) BPKPD, A. Bisyri M. Noor, Asisten I Setda Sulbar Muhammad Jaun, Kepala Dinas Perkimtan Sulbar Maddareski Salatin, serta jajaran terkait.
Penataan aset daerah ini merupakan bagian dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar yang tertuang dalam konsep Pancadaya, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
A. Bisyri M. Noor menekankan bahwa sertifikasi adalah langkah nyata untuk melindungi aset berharga.
“Banyak aset tanah Pemprov Sulbar yang strategis dan bernilai tinggi. Dengan percepatan sertifikasi, kita ingin memastikan semua aset itu memiliki kejelasan hukum, sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” jelas Bisyri.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengawal legalitas aset.
“Sertifikasi tanah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga kepastian hukum yang akan memperkuat posisi aset daerah. Ini sejalan dengan komitmen kita dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Ali Chandra.
Melalui koordinasi ini, diharapkan proses sertifikasi tanah milik Pemprov Sulbar dapat berjalan lebih cepat dan tepat, sehingga seluruh aset daerah memiliki legalitas kuat dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan Sulbar. (Rls)
