8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Jakarta, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), melakukan kunjungan kerja penting ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu 5 November 2025. Kunjungan ini bertujuan memastikan Sulbar memperoleh kompensasi yang adil dari skema pendanaan lingkungan nasional, terutama mengingat kawasan konservasi dan potensi karbon Sulbar mencapai lebih dari 1 juta hektar.
Gubernur SDK secara tegas menyoroti ketimpangan fiskal, menuntut perlakuan setara dengan provinsi lain yang memiliki kontribusi lingkungan serupa.
“Kami datang agar Sulbar mendapatkan kompensasi yang sama seperti Kalimantan Timur. Kami tidak ingin hanya menjadi penyimpan karbon tanpa nilai ekonomi. Sulbar harus mendapat manfaat yang adil dari hutan dan potensi karbon yang kami jaga,” ujar Suhardi Duka.
Siapkan Proposal FOLU dan REDD
Gubernur SDK menyatakan Pemprov Sulbar siap menyusun proposal program berdasarkan rencana FOLU (Forestry and Other Land Use) dan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), yang merupakan skema prioritas pendanaan BPDLH.
Selain itu, SDK juga melihat peluang pembiayaan langsung untuk masyarakat:
Pinjaman Berbunga Ringan 3%: Untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan jaminan pohon produktif.
Transparansi Usaha Karbon: Akan meninjau pelaku usaha karbon di Sulbar agar seluruhnya beroperasi secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
SDK juga menyinggung potensi pemanfaatan Disaster Fund (Dana Bencana) yang dikelola BPDLH untuk membiayai asuransi ketangguhan wilayah terhadap bencana dan proyek rehabilitasi ekosistem serta energi bersih.
Kunjungan strategis yang didampingi Sekretaris Daerah Junda Maulana dan jajaran teknis ini menjadi bukti komitmen Gubernur SDK untuk memperjuangkan keadilan fiskal dan lingkungan bagi rakyat Sulbar. (Rls)
