Ke DPRD Sulbar, Ipmapus Bawa 9 Tuntutan

Mamuju, 8enam.com.-Membawa 9 tuntutan, Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus) cabang Mamuju melakukan Hearing ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar, Rabu (18/5/2022).

Dalam hearing tersebut Ipmapus meminta agar DPR Provinsi Sulbar tegas mengawasi PJ Gubernur Sulbar.

Ketua Ipmapus Cabang Mamuju Akbar mengatakan, dalam aksi Hering Ipmapus cabang Mamuju pihaknya minta DPR Provinsi Sulawesi Barat agar tagas dalam controling terhadap eksekutif dalam Hal ini PJ Gubernur Sulbar, demi kemajuan pembagunan daerah dan mengantisipasi agar PJ tidak main-main di Sulbar.

“Dalam Hearing kami juga memberikan hasil kajian kami terhadap DPR Provinsi agar didorong sebagai prioritas lewat Kewenagan aspirasi DPR,” kata Akbar.

“Ada sembilah tuntutan prioritas yang kami sampaikan ke DPRD Sulbar, sebab ini sangat penting bagi kami terkait pembangunan daerah,” sambung Akbar.

Kesembilan tuntutan prioritas tersebut masing-masing

Mendesak PJ Gubernur Akmal Malik agar kiranya mencopot kadis Pendidikan Sulbar. Karena kami anggap kadis pendidikan Sulbar gagal memajukan kualitas pendidikan di Sulbar.

Mendesak PJ Gubernur agar copot Kabid BKD yang melakukan mutasi tidak transparansi dan propesional.

Mendesak PJS untuk menjelaskan alasan menerimah permintaan pemprov Sulbar untuk melakukan mutasi di akhir masa jabatan.
Yang kami anggap mutasi di akhir priode itu sangat politis

Meminta PJ agar mendesak Kepada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sulawesi Barat Melakukan Inventarisasi Aset Daerah.

Meminta Kepada Aparat Penegak Hukum (APK) melakukan audit atau pemeriksaan terhadap anggaran belanja barang habis pakai di Biro umum dan perlengkapan Sulbar sehingga terciptanya asas transparansi dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Termasuk barang kelengkapan Rujab

Meminta PJ Gubernur Tuntaskan Kemiskinan di sulbar yang hari ini meningkat.

Meminta PJ Gubernur agar memperhatikan Status sengketa balak-balakang.

Kami menegaskan kepada bapak PJ gubernur Sulbar agar Meminta komitmen Kepala Biro Barang dan Jasa untuk tidak mengintervensi proses tender pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Memerintahkan kepada Komitmen Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk tidak mau di intervensi dari pihak manapun dalam proses termasuk tender.

Aksi hearing itu di terimah langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Hj. Sitti Suraidah Suhardi dan beberapa anggota DPRD Sulbar lainnya yang senpat hadir saat itu. (Zk)