Majene, 8enam.com.-Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat memastikan program prioritas kesehatan berjalan sesuai rel regulasi. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Kabupaten Majene, Rabu (25/2/2026), tim Inspektorat Sulbar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) percepatan penurunan stunting sebagai implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari pengawalan terhadap Program Panca Daya Gubernur Suhardi Duka (SDK), yang menempatkan urusan wajib pelayanan dasar—khususnya kesehatan—sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2026.
Fokus pada Intervensi Gizi dan Validitas Data
Plt. Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II, Wahidah Harun, memimpin langsung tim auditor dalam pertemuan yang dihadiri oleh jajaran Bappeda, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Majene.
Wahidah menekankan bahwa sesuai aturan baru, pembinaan dan pengawasan tahun ini dititikberatkan pada penguatan intervensi gizi, cakupan imunisasi, serta optimalisasi skrining tumbuh kembang anak di lapangan.
“Monev ini bukan sekadar rutinitas, melainkan instrumen untuk mengidentifikasi tantangan teknis di daerah. Kami mendorong perangkat daerah di Majene untuk meningkatkan validitas data pelaporan. Sinergi yang kuat adalah kunci agar target penurunan prevalensi stunting tercapai secara optimal,” ujar Wahidah Harun.
Pengawasan Berbasis Dampak Nyata
Secara terpisah, Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menegaskan bahwa kehadiran fungsi pengawasan bertujuan memastikan anggaran dan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ( outcome-based).
“Percepatan penurunan stunting harus menjadi kerja bersama yang terukur. Inspektorat hadir untuk memastikan setiap intervensi berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran. Kita ingin memastikan hasil nyata bagi peningkatan kualitas generasi masa depan Sulawesi Barat,” tegas Natsir.
Target Capaian 2026
Melalui monev ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap Kabupaten Majene dapat menunjukkan peningkatan capaian kinerja yang signifikan. Fokus utama tetap pada sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan keberlanjutan program hingga ke tingkat desa. (Rls)
