Mamuju, 8enam.com.-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menjamin kualitas pelaksanaan program pendidikan tahun 2026. Kepala Disdikbud Sulbar, Muhammad Nehru Sagena, menerima kunjungan Tim BPKP Perwakilan Sulbar di ruang kerjanya untuk membahas evaluasi strategis, Selasa (10/2/2026).
Pertemuan ini merupakan langkah koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang pendidikan, yang menjadi prioritas Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK).
Fokus pada Digitalisasi dan Infrastruktur
Evaluasi yang dilakukan oleh BPKP kali ini menitikberatkan pada dua pilar utama transformasi pendidikan di Sulawesi Barat:
- Digitalisasi Pendidikan: Memastikan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar berjalan efektif dan dapat diakses oleh siswa di berbagai wilayah.
- Revitalisasi Sarana & Prasarana: Memantau ketepatan sasaran renovasi serta pembangunan infrastruktur sekolah pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB).
“Kunjungan tim BPKP ini sangat penting untuk memastikan seluruh program pendidikan yang sedang berjalan tetap berada pada koridor perencanaan, efektif, dan benar-benar tepat sasaran,” ujar Muhammad Nehru Sagena.
Transparansi hingga Triwulan I 2026
Evaluasi komprehensif ini mencakup pelaksanaan program sejak awal Tahun Anggaran 2026 hingga capaian di Triwulan I tahun berjalan. Nehru menegaskan bahwa Disdikbud Sulbar berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi tim pemeriksa demi penguatan tata kelola pendidikan yang akuntabel dan transparan.
“Ini adalah komitmen kami dalam mendukung visi Gubernur untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kami ingin setiap rupiah anggaran pendidikan memberikan dampak langsung bagi mutu lulusan di Sulbar melalui fasilitas yang layak dan sistem digital yang andal,” tambahnya.
Dorong Mutu Pendidikan Menengah
Sinergi antara Disdikbud dan BPKP diharapkan mampu mengidentifikasi kendala teknis sejak dini, sehingga target-target pembangunan pendidikan di Sulawesi Barat dapat tercapai tanpa hambatan administratif. (Rls)
