Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas keuangan daerah sembari memastikan hak kesejahteraan aparatur terpenuhi. Hal ini ditekankan dalam rapat koordinasi pembahasan kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, Kamis (5/2/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda Sulbar tersebut melibatkan Biro Organisasi dan Tim TPP lintas instansi. Agenda ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa kebijakan TPP tahun 2026 berjalan efektif, sesuai regulasi, dan mampu memacu produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sinkronisasi Kesejahteraan dan Efisiensi
Dalam pertemuan tersebut, BPKAD Sulbar menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara besaran tambahan penghasilan dengan kemampuan fiskal daerah. Langkah ini diambil agar kebijakan TPP tidak membebani APBD secara berlebihan, namun tetap mampu menjadi stimulan bagi peningkatan kinerja birokrasi.
Hal ini selaras dengan visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui SDM yang berdedikasi.
Prinsip Keadilan dan Akuntabilitas
Plh. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Sulbar, Muhammad, menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar perangkat daerah. Menurutnya, keseimbangan antara hak pegawai dan kemampuan anggaran adalah kunci keberlanjutan pembangunan.
“Kami memastikan bahwa kebijakan TPP tetap memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi. Tujuannya agar semangat kerja ASN meningkat, pelayanan publik semakin baik, namun di sisi lain keseimbangan fiskal daerah tetap terjaga dengan sehat,” ujar Muhammad secara terpisah.
Dampak Positif bagi Layanan Publik
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan TPP yang matang dan terukur. Dengan adanya kepastian regulasi dan dukungan fiskal yang stabil, diharapkan implementasi TPP 2026 dapat berjalan tanpa hambatan administratif.
Melalui pengelolaan keuangan yang disiplin, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis dapat menciptakan iklim kerja yang profesional, di mana kesejahteraan aparatur dihargai secara proporsional sesuai dengan capaian kinerja dan kontribusi nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
