Mamuju, 8enam.com.-Sinergi antara legislatif dan eksekutif di Sulawesi Barat semakin diperkuat dalam merumuskan masa depan daerah. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri, hadir langsung dalam kegiatan persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (09/04/2026).
Pertemuan strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, ini merupakan bagian dari rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk memastikan program kerja tahun 2027 berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Kolaborasi Strategis demi Program Tepat Sasaran
Kehadiran Amalia Fitri dalam forum tersebut menegaskan komitmen DPRD Sulbar untuk mengawal setiap tahapan perencanaan pembangunan sejak dini. RKPD dipandang sebagai dokumen vital yang harus mampu menyerap kebutuhan mendasar masyarakat di enam kabupaten se-Sulawesi Barat.
Dalam arahannya, Ketua DPRD Sulbar menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada seberapa kuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam menentukan skala prioritas.
“RKPD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman besar pembangunan daerah. Diperlukan kolaborasi yang kuat agar setiap program yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan,” tegas Amalia Fitri.
Pengawalan Ketat dari Perencanaan hingga Anggaran
Sebagai representasi rakyat, DPRD berkomitmen untuk tidak hanya hadir dalam seremoni perencanaan, tetapi juga melakukan pengawasan fungsional terhadap implementasi program nantinya.
Amalia menambahkan, pihaknya akan memantau secara saksama setiap poin usulan agar selaras dengan kemampuan fiskal daerah serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi warga.
“Kami akan terus mengawal setiap tahapan, mulai dari perencanaan hari ini hingga proses penganggaran nanti. Tujuannya satu: memastikan program yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Menuju Pembangunan 2027 yang Lebih Berkualitas
Forum ini juga dihadiri oleh seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Dengan keterlibatan aktif DPRD sejak tahap persiapan RKPD 2027, diharapkan sinkronisasi antara kebijakan Gubernur dan aspirasi yang diserap legislatif di lapangan dapat menyatu menjadi program pembangunan yang berkualitas.
Langkah kolaboratif ini menjadi sinyal positif bagi tata kelola pemerintahan di Bumi Manakarra, di mana checks and balances berjalan beriringan demi mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di masa depan.
Editor: Ammar
