Mamuju, 8enam.com.-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya terhadap transparansi tata kelola keuangan daerah. Dipimpin oleh Plt. Kepala DPMPTSP Sulbar, Amir Dado, jajaran dinas menghadiri agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh DPRD Provinsi Sulbar, Selasa (27/01/2026).
Kegiatan ini merupakan instrumen penting dalam memastikan program kerja yang telah direncanakan selaras dengan realisasi anggaran, guna mendukung visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
Memastikan Program Tepat Sasaran
Rapat evaluasi yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Sulbar ini dijadwalkan hingga 29 Januari 2026. Amir Dado, didampingi Sekretaris Dinas serta jajaran Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Muda, memaparkan capaian kinerja serta efektivitas penggunaan anggaran di sektor penanaman modal dan perizinan.
“Monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan berjalan sesuai target. Kami berkomitmen meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran demi mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih prima,” ujar Amir Dado.
Fokus pada Iklim Investasi Berkelanjutan
Bagi DPMPTSP, akuntabilitas anggaran berkaitan erat dengan kepercayaan investor. Pengelolaan anggaran yang transparan dan efektif diharapkan mampu memperkuat sarana penunjang perizinan, sehingga iklim investasi di Sulawesi Barat tetap kondusif dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, tim DPMPTSP juga membedah kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran di bidang penataan perizinan dan perencanaan penanaman modal. Langkah ini diambil agar program pembangunan daerah benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Transparansi Menuju Pelayanan Prima
Melalui keterlibatan aktif dalam evaluasi legislatif ini, DPMPTSP Sulbar berupaya menjaga performa instansi dalam memberikan layanan terpadu satu pintu. Pengelolaan anggaran yang akuntabel menjadi fondasi utama dalam mempercepat transformasi birokrasi dan peningkatan kinerja investasi di Bumi Manakarra. (Rls)
