8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli Untuk Rakyat (AGPR) melakukan aksi unjuk rasa menindak lanjuti terkait peredaran pupuk Palsu di Sulbar, Dokter mogok di Rumah Sakit Regional Sulbar, serta mengevaluasi kinerja Gubernur Sulbar selama kurang lebih 100 hari kerja, Kamis (12/10/2017).
Dalam orasinya, Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa (IPMA) Mamuju Tengah (Mateng), Sopliadi mengatakan, Kedatangan dirinya bersama teman-teman nya dikantor Guberbur Sulbar adalah bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah dan kekecewaan nya terhadapa para perampok rakyat.
“Hari ini kami melakukan aksi unjuk rasa dari berbagai perwakilan pemuda/generasi dari 6 kabupaten yang memperjuangkan hak-hak petani, Aksi kami ini itu dilindungi UU, surat kami telah masuk 3 hari sebelum kami melakukan aksi,” Kata Sopliadi.
Mansyah, Selaku sekertaris Umum Ipmapus Sulbar, Mengatakan Kami berdiri disini itu murni menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat yang telah di bohongi pemerintah (Dinas Pertanian red).
“Kami minta kepada Pak H. Ali Baal Masdar untuk melihat langsung hal ini. Kami mohon untuk melihat pupuk ini. Ini pupuk bukan penyubur tanaman tetapi ini pupuk mematikan tanaman. Setiap waktu pertanian Sulbar di ekspos dimedia bahwa pertanian semakin meningkat, tetapi faktanya hari ini. Bohong dengan hadirnya pupuk palsu ini,” Sebut Mansyah.
Lanjut Mansyah, Pak Ali Baal Masdar harus mengevaluasi dinas terkait, karna masalah ini adalah masalah rakyat. Pupuk ini mengandung zat kimia, yang bisa mematikan tanaman petani Sulbar. Pemerintah hari ini tidak mampu melayani masyarakat dengan baik.
“Pendamping kakao yang diturunkan oleh pemerintah itu tidak bekerja secara maksimal. Yang hanya menipu dan merugikan rakyat, Apakah Malaqbi jika pupuk yang diberikan kepada rakyat itu pupuk palsu, dimana slogan Ali Baal Masdar terkait MAJU MALQBI itu…?,” Tegas Mansyah.
Amiruddin, Selaku sekertaris HMI Cabang Manakarra mengatakan, Ini adalah bentuk komitmen kita untuk mengawal korban keberadaan pupuk palsu di Sulbar. Seolah-olah program pupuk palsu ini dari tahun ketahun itu menjadi mata rantai pencaharian para perampok rakyat, pemerintah yang tidak bertanggung jawab.
“Seharusnya pihak kepolisian proaktif dalam menyelidiki kasus ini. Apa yang ada di depan bapak-bapak sekarang ini itu tidak bisa digunakan oleh para petani kita. Ada tidak nya kerugian Negara itu bukan urusan kami, yang menjadi tanggung jawab kami adalah memperjuangkan keluh kesah pemerintah,” Sebut Amiruddin dalam orasinya.
Lanjut Amiruddin, Persoalan dokter mogok kerja di RS Regional. bahwa di kabarkan Sekprov Sukbar, Ismail Zainuddin ingin mempolisikan Dokter yang mogok kerja, pihsknya anggap bahwa itu bukan solusi yang bijak dari pemerintah.
“Ada apa dengan provinsi ini, kaisan provinsi ini jika hanya di jabat oleh orang-orang yang ingin memperkaya diri dari kesengsaraan rakyat,” Tegas Amuruddin. (Arwin99/Ra)
