Mamuju, 8enam.com.-merintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) meluncurkan konsep Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian) sebagai strategi preventif menjaga stabilitas sosial. Model ini diproyeksikan menjadi ruang dialog permanen bagi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Mu Darwis Damir, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi yang digelar Kanwil Kemenham Sulbar di Mamuju, Kamis (22/01/2026).
Mengelola Keberagaman Secara Inklusif
Darwis Damir menyampaikan bahwa pembentukan Kampung REDAM merupakan penjabaran dari arahan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM). Mengingat karakter masyarakat Sulbar yang plural, diperlukan kebijakan inklusif untuk mengelola potensi gesekan akibat isu pertanahan, sumber daya alam, hingga politik lokal.
”Dinamika pembangunan dan kesenjangan sosial berpotensi memicu konflik jika tidak dicegah secara dini. Kampung REDAM dirancang untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara permanen melalui pendekatan sistematis dan terpadu,” ujar Darwis.
Desa Rawan Konflik Jadi Prioritas
Sebagai langkah konkret, Kesbangpol merekomendasikan penetapan desa atau kelurahan yang memiliki riwayat atau potensi kerawanan tinggi sebagai lokasi percontohan. Darwis menekankan pentingnya aspek legalitas dan kolaborasi lintas unsur dalam forum ini.
Beberapa rekomendasi strategis yang diusulkan meliputi:
- Payung Hukum: Penerbitan SK Kepala Daerah untuk keberlanjutan program.
- Forum Lintas Tokoh: Melibatkan tokoh adat, agama, pemuda, dan unsur keamanan desa.
- Kearifan Lokal: Mengedepankan musyawarah dan mediasi dalam setiap penyelesaian masalah.
Deteksi Dini dan Respon Cepat
Kampung REDAM tidak akan berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan Tim Terpadu serta Kader Pelopor Revolusi Mental. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap setiap gejala konflik di tingkat akar rumput.
”Forum ini adalah wadah rekonsiliasi agar setiap persoalan selesai melalui musyawarah. Kami ingin Kampung REDAM menjadi model percontohan nasional dalam penanganan konflik sosial yang efektif dan berkelanjutan,” tutup Darwis. (Rls)
