8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmen kuatnya dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menggelar Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS) bersama BPJS Kesehatan. Kegiatan yang diikuti seluruh pegawai Bapperida ini berlangsung antusias di Ruang Rapat Bapperida Sulbar, Rabu (26/11/2025).
Langkah ini diambil sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang menempatkan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya sektor kesehatan, sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Di bawah koordinasi Sekretaris Provinsi, Junda Maulana, Pemprov Sulbar terus mendorong integrasi lintas perangkat daerah untuk memperluas akses layanan yang cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi.
BPJS Keliling, Inovasi Jemput Bola
Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mamuju, Yanto Sapang. Ia memperkenalkan inovasi layanan BPJS Kesehatan melalui program BPJS Keliling dengan konsep jemput bola, yang mengusung tagline “Menjangkau Anda Dimanapun Berada”.
BPJS Keliling menyediakan berbagai layanan di luar kantor, mulai dari administrasi kepesertaan, pembayaran iuran, informasi program, hingga penanganan pengaduan, yang bertujuan mempermudah akses masyarakat.
Yanto juga menjelaskan secara rinci perbedaan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), manfaat program, hak dan kewajiban peserta, serta mekanisme kepesertaan. Ia berpesan agar informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga, teman, dan kerabat.
Komitmen Bebas Diskriminasi
Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPJS Keliling yang memberikan pelayanan langsung kepada pegawai.
Lebih lanjut, Darwis Damir menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan JKN-KIS di Sulawesi Barat, termasuk dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik.
“Perlu ada kolaborasi serta koordinasi yang lebih erat dengan para pemangku kepentingan, baik direktur rumah sakit maupun klinik, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan,” jelasnya.
Secara tegas, Darwis berharap adanya kesetaraan layanan di fasilitas kesehatan. “Saya berharap ke depan tidak ada diskriminasi terhadap pengguna BPJS, tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara pasien umum atau non-BPJS dengan peserta BPJS di setiap fasilitas kesehatan,” tegas Darwis.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bapperida Sulbar berharap aparatur dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang layanan JKN-KIS, yang pada akhirnya akan memperkuat budaya pelayanan publik yang inklusif, mudah diakses, dan bebas diskriminasi di Sulawesi Barat. (Rls)
