8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel diuji melalui evaluasi eksternal. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar menjadi fokus evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar terkait Akuntabilitas Transfer Fiskal ke Daerah Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Kepala BPKPD Sulbar, Senin 10 November 2025. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berjalan transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyambut baik langkah pengawasan dan evaluasi ini.
“Kami mendukung penuh langkah BPKP dalam memastikan pengelolaan transfer fiskal berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Evaluasi ini bukan sekadar proses pemeriksaan, tetapi momentum untuk memperkuat tata kelola fiskal dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ali Chandra.
Penyempurnaan Sistem Berbasis Evaluasi
Ali Chandra menambahkan, hasil evaluasi BPKP akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan sistem pelaporan, pengawasan, dan tindak lanjut ke depan. Tujuannya agar pengelolaan dana transfer pusat ke daerah di Provinsi Sulbar semakin kredibel.
Langkah kolaboratif antara BPKPD Sulbar dan BPKP ini sejalan dengan misi ke-5 Gubernur Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
“Kami terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui transparansi fiskal dan tanggung jawab dalam setiap rupiah dana publik yang dikelola,” tutupnya. (Rls)
