8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Untuk menjaga stabilitas dan kantibmas di tahun politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat evaluasi perkembangan Politik di daerah tahun 2018, Selasa (5/6/2018).
Rapat evaluasi yang digelar di Hotel d’Maleo dengan tema Menciptakan Stabilitas Politik dan Kamtibmas yang Kondusif di Daerah, dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Rahmat Sanusi, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulbar, Susetyo Karyadi, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Baharuddin Djafar, Kasrem 142 Tatag, Letkol Arh. Muh. Imran, Ketua KPU Sulbar, Rustang, Anggota Bawaslu Sulbar Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Nasrullah, Kadis Dukcapil Sulbar, Muh Ilham Borahima dan perwakilan partai politik, serta beberapa tamu undangan lainnya.
Yang menjadi fokus dalam rapat evaluasi tersebut adalah terlait suhu politik di Sulbar menjelang Pilkada serentak 2018, seputar tahapan-tahapan menjelang Pemilu 2019 serta integritas dan netralitas TNI/Polri dan ASN. Dimana terdapat dua kabupaten di Sulbar yang melaksanakan Pilkada serentak, yakni Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamasa.
Carut marut persoalan Daftar Pemilu Tetap (DPT), kampenye dini yang dilakukan beberapa partai politik, serta netralitas dari ASN, TNI dan Polri dinilai dapat mengganggu stabilitas politik dan kantibmas di Sulbar pada Pilkada Serentak 2018 ini.
Kepala Kesbangpol Sulbar, Rahmat Sanusi dalam sambutanya mengatakan, kegitan rapat evaluasi digelar guna menjaga stabilitas kantibmas di tahun politik ini.
“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas kantibmas menjelang Pilkada serentak 2018, maka dari itu kami mendatangkan Kapolda, Kasrem dan Kabinda guna menciptakan stabilitas kantibmas di Sulbar menghadapi tahun politik ini, serta menghadirkan terkait pihak KPU dan Bawaslu guna menjaga netralitas dari para penyelenggara Pemilu,” kata Rahmat Sanusi.
Sementara itu, Ketua KPU Sulbar, Rustang menegaskan, pihak penyelenggara akan selalu menjalankan tugas sesuai dengan aturan untuk menjaga netralitas dari penyelenggara Pemilu.
“Demi menjaga integritas dan netralitas KPU, dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 serta Pemilu 2019, KPU akan selalu berkerja diatas mekanisme yang sesuai dengan aturan,” tuturnya.
Senada dengan ketua KPU, Kasrem 142 Tatag, Letkol Arh. Muh. Imran menegaskan jika pihak TNI akan menjaga netralitasnya demi menjaga stabilitas kantibmas pada saat Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019.
“TNI akan menjaga Netralitas untuk menjaga stabilitas, sebab tugas TNI dalam melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Undang-undang TNI nomor 34 Tahun 2004, yaitu mempertahankan kedaulatan negara, mempeetahankan keutuhan negara NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah,” tegasnya.
Harapan agar penyelenggara dan pihak aparat untuk tetap menjaga netralitas dan integritasnya dalam menghadapi Pilkada dan Pemilu mendatang juga di sampaikan oleh Kabinda Sulbar, Susetyo Karyadi.
“Saya berharap penyelanggaraan Pilkada dan Pemilu yang berkualitas. Tetap menjaga indevendiensi, integritas dan kapabilitas dari penyelenggara KPU, terutama pada Pilkada Polman dan Mamasa, diman kedua Pilkada tersebut harus terus dikawal supaya berjalan jujur, adil dan demokratis,” tutupnya (Raj/edo)
