Inspektorat Sulbar Sambut Entry Meeting BPK : Komitmen Wujudkan Keuangan Daerah Transparan dan Berintegritas

Mamuju, 8enam.com.-Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan berintegritas semakin diperkuat. Hal ini ditandai dengan kehadiran Tim Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Barat.

Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Amujib. Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh perangkat daerah terkait yang akan menjadi objek pemeriksaan.

Dukungan Penuh dari Inspektorat Daerah

Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan belanja daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola keuangan yang baik, sekaligus menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga.

Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menegaskan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung proses pemeriksaan.

“Kami memandang kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat akan memastikan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, agar pengelolaan keuangan di Sulawesi Barat semakin transparan dan berintegritas,” ujar M. Natsir.

Fokus Utama BPK dan Harapan Pemprov

Perwakilan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini fokus pada penilaian kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan belanja tahun anggaran berjalan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Mereka juga mengharapkan kolaborasi yang baik dan dukungan data dari seluruh perangkat daerah.

Menutup pertemuan, Amujib sebagai pimpinan rapat menyampaikan harapannya agar seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif.

“Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan prinsip efisiensi. Kami berharap kegiatan ini menjadi sarana evaluasi bersama demi peningkatan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” tegas Amujib.

Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Rls)