Mamuju, 8enam.com.-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar, Abdul Rahim Angkat Bicara soal adanyan isu pemecatan bagi pegawai tenaga honorer pasca menggelar aksi demo beberapa waktu lalu.
Menurut Rahim, Apa yang diteriakan adik-adik Perawat merupakan hal yang sangat lumrah dan manusiawi.
“Pemerintah Polewali Mandar dan Sulawesi Barat harus menyikapi secara serius rintihan tersebut,” Kata Rahim, Rabu (9/5/2018) kemarin.
Rahim katakan, Mereka telah bekerja sepenuh waktu dan tulus ikhlas demi merawat bahkan menyelamatkan nyawa pasien.
“Mereka terkadang tidak tidur sepanjang malam hanya menunggu, memantau dan mendengar keluhan pasien maupun kekuarga pasien,” ujar Rahin.
Rahim juga mengatakan, Tuntutan mereka sangat rasional. Isteri, suami dan anak mereka juga butuh hidup selayaknya. Tetapi kalau benar honornya hanya Rp 100.000 per bulan, tentu sangat menyedihkan bahkan dianggap “perbudakan”.
“Karena itu, kita berharap semua pihak terutama pihak Rumah Sakit Polewali Mandar tidak emosional menyikapinya. Terlebih lagi, sampai melakukan intimidasi dan pemecatan. Mereka adalah pejuang Kemanusiaan,” ungkap Rahim
Rahim menambahkan, DPRD Provinsi Sulawesi Barat perlu segera melakukan koordinasi dengan Seluruh Pemerintah Kabupaten, khawatir jangan sampai kondisi ini terjadi pada semua daerah.
“Ini tidak boleh didiamkan. Harus ada langkah-langkah taktis dan konsepsional. Kepada kader NasDem di DPRD Polewali Mandar saya minta agar segera melakukan cross cek dan investigasi di lapangan, apakah benar ada tenaga honorer RS Polewali Mandar yang ikut menyampaikan tuntutan dalam ancaman dan pemecatan,” Tegas Rahim. (**)