8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju warnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Barat yang ke 14 tahun dengan menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di depan kantor DPRD Sulbar, Sabtu (22/9/2018).
Unras puluhan mahasiswa tersebut sempat diwarnai kericuhan antara massa aksi dan aparat kepolisian, dikeranakan sejumlah massa ingin masuk ke pelataran kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk bertemu dengan Gubernur yang tengah menghadiri rapat paripurna istimewa Hut Sulawesi Barat yang ke 14 tahun.
Koordinator Lapangan (Korlap) Heriansyah mengatakan, janji kampanye untuk mensejahterakan rakyat dinilai hanya pepesan kosong, slogan maju malaqbi tidak sesuai harapan dan mirisnya lagi, dalam kepemimpinannya, Ali Baal Masdar (ABM) membuat sejumlah persoalan kontroversi yang justru memalukan, seperti mogoknya petugas pelayanan RS Regional hingga ada korban jiwa, kesalahan membacakan teks Pancasila di HUT RI, empat pimpinan DPRD sempat berproses hukum, dan dugaan adanya mafia proyek di lingkup Pemprov Sulbar yang hari ini masih bergulir.
“Sebagai mahasiswa yang menjadi agen perubahan dan kontrol sosial, kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Mamuju, menilai pemerintah yang dipimpin ABM-Enny terjadi kemunduran dan tidak berkembang, bahkan berjalan 17 bulan ini menunjukkan arah kegagalan, karena tidak adanya kemajuan, baik secara fisik maupun nonfisik, jauh dari kata adil dan makmur,” ujar Heriansyah
Dia juga membeberkan sejumlah kenyataan menjadi catatan buruk ditubuh pemerintahan ABM-Enny, seperti tidak ada pembangunan fisik, dan insfstuktur yang kelihatan, serapan anggaran hanya 35 persen padahal sudah triwulan 3, ini juga akibat dari sejumlah proyek gagal tender dan tidak adanya pekerjaan yang berjalan.
“Mirisnya lagi, adanya dugaan mafia proyek dilingkup pemerintahan provinsi Sulawesi Barat yang harus dijawab Pemprov Sulbar, sebagai komitmen dari tujuan zero corruption, kemudian yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai yaitu GTT dan PTT belum dibayarkan,” tutupnya.
Massa aksi juga menyampaikan sejumlah tuntutan yakni, Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk melakukan audit khusus setiap OPD Lingkup Pemprov Sulbar.
Meminta KPK untuk melakukan audit khusus di Provinsi Sulawesi Barat.
Lakukan pemerataan pembangunan disemua Kabupaten, jangan terkesan banyak program disatukan kabupaten tertentu.
Mendesak ABM-Enny memperjuangkan nasib tenaga kontrak K-2 menjadi CPNS.
Bangun fasilitas untuk ODKM (Orang Dengan Keterbelakangan Mental)
Tuntaskan konflik agraria di Sulbar dan lindungi harga buah petani kelapa sawit yang juga menjadi janji ABM-Enny saat kampanye untuk menstabilkan harga buah kelapa sawit. (Masdar/edo)
