Hatta Kainang Sebut Dalang Polemik Penetapan Harga TBS Adalah Pihak Perusahaan

Mamuju, 8enam.com.-Komisi II DPRD Sulbar gelar hearing dengan Dinas Perkebunan Sulbar dan DPW Apkasindo Sulbar di tenda darurat yang disediakan oleh sekretariat Dewan di pelataran kantor DPRD Sulbar, Selasa (2/3/2021).

Di temui usai menggelar hearing, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar Muhammad Hatta Kainang mengatakan bahwa, polemik penetapan harga TBS ini sebenarnya dalangnya adalah pihak perusahaan.

“Dalangnya sebenarnya kalau kita melihat ini ya tentu perusahaan yang memang tidak mau menyerahkan secara riel data, tapi lagi-lagi pemerintah tidak tegas karena kita melihat ada perbedaan harga disparitas antara harga lapangan dengan yang di tentukan oleh panitia, artinya apa pemerintah dalam hal ini tidak berdaya,” kata Hatta Kainang.

Menurutnya, setiap rapat penetapan harga TBS kelapa sawit yang dilaksanakan oleh tim penetapan Dinas perkebunan Sulbar, pihak perusahaan kelapa sawit tidak pernah menyerahkan invoice hasil penjualan CPO.

“Menurut kita itu bukan invoice, itu hanya rekapan, sedangkan Invoice itu adalah dokumen penjualan yang tempatnya membeli ada stempel dari pembeli CPOnya. Mereka hanya membuat rekapan-rekapan yang barangkali secara riel tidak bisa di pertanggung jawabkan bisa saja itu yang di buat-buat,” ungkapnya.

Selain itu Hatta Kainang juga mengungkapkan, hearing yang di lakukan komisi II DPRD Sulbar tersebut berdasarkan aduan masyarakat.

“Yang jelasnya kita mencari solusi kebuntuan dari penentuan harga yang kemarin tidak di tetapkan, sehingga di putuskan ada beberapa rekomendasi yang di pimpin oleh pak ketua itu yang kemudian menjadi acuan untuk pelaksanaan penentuan harga bulan ini,” ungkap Hatta Kainang. (**)

Advetorial