8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Di era keterbukaan ini, masyarakat dan khususnya pejabat publik diharapkan untuk berhati-hati mengeluarkan atau membuat statman di Media Sosial (Medsos). Hal tersebut di sampaiakan Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju Tengah (Mateng), H. Askary saat menghadiri sosialisasi regulasi tentang keterbukaan informasi publik.
Sosialisasi tersebut di gelar di Sapo Kopi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mateng, dihadiri oleh Sekkab Mateng, H. Askary, Kepala Dinas Kominfo Mateng, Komisioner KIP Sulbar, Rahmat Idrus, Kepala OPD dan awak media baik cetak, online dan elektrinik.
Menurut Askary, jika statman yang di keluarkan oleh seorang pejabat itu salah, maka bisa berakibat fatal. Makanya sebelum memberikan informasi secara terbuka kepada publik harus dikaji dulu, apakah sudah sesuai atau tidak.
“Karena sekarang ini, kalau kita di Kabupaten kita diawasi oleh tim auditor dari BPK misalnya, BPKP, Inspektorat Provinsi, Kabupaten, ditambah LSM dan masyarakat. Semua mengawasi, mulai dari tingkat desa sampai kabupaten kita tidak bisa main-main. Harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, kapan terjadi kesalahan maka bisa menjadi sebuah laporan atau penyelidikan,” ujar Askary.
Dia berharap, sosialisasi regulasi tentang keterbukaan informasi publik betul-betul sampai ke seleruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat bahwa ada Komisi Informasi, ada tata kelola informasi, ada aturan informasi.
Askary juga sampaikan, untuk meminimalisir penyalahgunaan weweng, perlu kiranya memberikan informasi kepada masyarakat dengan maksud agar apa yang dilaksanakan betul-betul tepat sasaran, sampai ke masyarakat dan bisa merubah kondisi masyarakat itu sendiri.
“Salah satu rekomendasi dari BPK bahwa, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampi pusat harus menerapkan yang namanya transfaransi,” terangnya. (Ysn Hms/Ra)
