Mamuju, 8enam.com.-Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Hasanuddin, bergerak cepat melakukan penataan program kerja perangkat daerah. I
a menegaskan bahwa seluruh program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) tahun 2026 wajib selaras dengan lima misi besar Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wagub Salim S. Mengga (JSM).
Hal tersebut ditegaskan Hasanuddin usai membedah pemaparan program Dinas TPHP di Aula Oryza Sativa, Senin (05/01/2026). Ia menekankan bahwa perencanaan ke depan tidak boleh sekadar rutinitas, melainkan harus berbasis dampak pada indikator makro ekonomi.
Intervensi Ekonomi Melalui Sektor Pertanian
Hasanuddin meminta Dinas TPHP untuk menempatkan pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan petani sebagai prioritas tertinggi. Sektor pertanian, menurutnya, adalah kunci utama dalam menekan angka kemiskinan dan stunting di Sulawesi Barat.
“Setiap program Dinas TPHP harus memberikan kontribusi nyata. Dampaknya harus terasa langsung pada pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, serta peningkatan pertumbuhan PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP). Perencanaan harus presisi agar setiap anggaran yang keluar memiliki output yang jelas bagi kesejahteraan,” tegas Hasanuddin.
Potensi PAD dari Pembibitan Ternak
Dalam rapat tersebut, Bapperida juga menyoroti potensi besar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pembibitan Peternakan. Hasanuddin menilai, jika dikelola secara profesional dan berorientasi pasar, UPTD ini bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
“Pengembangan ternak kambing dan sapi di UPTD Pembibitan berpeluang menghasilkan PAD hingga ratusan juta rupiah per tahun. Permintaan pasar sangat tinggi, baik dari lokal maupun luar daerah. Ini harus dikelola dengan manajemen yang efektif,” jelasnya.
TPHP Sebagai ‘Orkestrator’ Ekosistem Pertanian
Hadirnya Tenaga Ahli Gubernur dalam forum tersebut juga memperkuat dorongan transformasi bagi Dinas TPHP. Dinas ini diharapkan tidak lagi hanya bekerja secara teknis di lapangan, tetapi mampu menjadi orkestrator yang menghubungkan petani, teknologi, dan pasar secara terintegrasi.
Kepala Bapperida berharap sinergi lintas sektor ini dapat mengawal target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Momentum pemaparan program ini menjadi langkah awal untuk memastikan perencanaan tahun 2026 berjalan inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
