Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi memulai penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis) untuk periode 2025–2029. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menyelaraskan alur kerja antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mempercepat transformasi digital dan menciptakan pemerintahan yang ramping serta efisien.
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sejalan dengan Misi ke-5 Panca Daya Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Cegah Pemborosan Anggaran Digital
Bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar, penyusunan Probis difokuskan untuk memotret kondisi organisasi secara utuh. Salah satu target utamanya adalah menghentikan kebiasaan membangun aplikasi yang tumpang tindih (silo system).
“Probis adalah fondasi untuk mencegah duplikasi aplikasi. Dengan proses yang terstandarisasi, kita bisa menghilangkan pemborosan anggaran akibat pengembangan aplikasi pemerintah yang fungsinya serupa,” jelas Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya.
Menurutnya, pemetaan ini akan memudahkan integrasi seluruh layanan ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah dan cepat.
Instrumen Vital Pengendali Pembangunan
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa Probis bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen pengendalian pembangunan berbasis data.
“Kami berperan memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan visi kepemimpinan. Melalui Peta Proses Bisnis ini, integrasi kebijakan antar-sektor menjadi lebih kuat, transparan, dan akuntabel,” tegas Amujib.
Menuju Smart Governance
Dengan rampungnya Peta Proses Bisnis ini kelak, implementasi SPBE di Sulawesi Barat diharapkan berjalan lebih efektif. Transformasi ini diproyeksikan mampu menciptakan birokrasi modern yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga berorientasi penuh pada kualitas pelayanan publik yang optimal bagi seluruh warga Sulawesi Barat. (Rls)
