8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Anggota KomisiIV DPR RI Dapil Sulbar, Dr. H Suhardi Duka menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) dan expo ‘Sawit Baik Indonesia 2022’ yang dilaksanakan di Waterpark Maleo Hotel Mamuju, Kamis (13/10/2022).
Hadiri pada kegiatan tersebut Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, direktur utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman via zoom, Ketua Umum Aspekpir Indonesia, Setiyono via zoom, Ketua Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju, Abdul Halmi dan ratusan petani kelapa sawit.
Suhardi Duka mengatakan, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 51 juta ton, namun konsumsi domestik masih kurang, atau dimanfaatkan dalam negeri hanya 18,42 juta ton.
Untuk itu, kata Suhardi Duka, setiap negara ingin melindungi produk dalam negerinya, kelapa sawit Indonesia tidak terlepas dari berbagai isu termasuk isu lingkungan, negara di eropa demi untuk melindungi produk nabatinya mengatakan, produksi sawit Indonesia merusak lingkungan sehingga sawit tidak populer disana, sehingga harganya naik turun karena tergantung harga dunia.
Olehnya itu, Indonesia harus meminimalisir tuduhan eropa, karena memang ada fakta di Indonesia tiga juta lima ratus hektar rakyat dan korporasi menerobos lahan sawit.
“Kita ini harus clear, agar lahan sawit lepas dari dari kawasan hutan, sehingga antara kepentingan kepentingan lingkungan hidup berkelanjutan dan kepentingan ekonomi bisa sejalan, jangan sampai kepentingan ekonomi merusak lingkungan,” sebutnya.
Lanjut kata Suhardi Duka, Sekarang ini kami di DPR meminta pemerintah tidak lagi memberikan izin sawit kepada koorporasi, karena sudah banyak dikuasai daripada rakyat. Sehingga kami minta di moratorium dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelolanya.
“Kondisi sekarang antara sawit rakyat dan perusahaan tingkat produktifitasnya berbeda, karena tingkat kemampuan mengelola rendah, baik pengetahuan maupun modal, bahkan infrastrukturnya,” tutur SDK sapaan akrab Suhardi Duka.
Tapi dengan harga sawit yang fluktuatif sekarang ini mencapai 2.000 itu cukup baik, saat masuk di DPR harganya hanya mencapai Rp. 600.
“Kita ingin harga sawit tidak terpengaruh pasar dunia, tapi tergantung kemampuan Indonesia, sehingga sekarang ada program pemerintah B20 dan B30, bahkan ditingkatan hingga mencapai B50 yang produksinya bisa dalam negeri,” jelasnya.
Ia berharap, antara petani, pemerintah dan anggota DPR harus kerjasama, supaya ada mengambil kebijakan, mempengaruhi kebijakan dan menerima kebijakan. Kalau pemerintah ada kebijakannya tidak baik kita kritisi agar diperbaiki.
“Saya pesan agar dalam memilih DPR harus mampu memperjuangkan kepentingan rakyat, dan cari yang bisa bicara jangan hanya datang duduk, capek duduk pulang,” ungkap SDK disambut riuh tepuk tangan.
“Mari kita berpikir untuk Indonesia, untuk Sulbar dan Mamuju ini. Salah satu komoditi yang kita harapkan bisa menjadi unggulan masyarakat adalah kepala sawit. Olehnya itu, jangan menanam bibit sembarangan, harus bibit yang bagus sehingga hasilnya juga bagus dan maksimal,” tambahnya.
Ia juga menyinggung dana replanting sawit yang diselewengkan, bahkan ada yang sampai ditahan dalam penjara. Sehingga ia berharap kasus ini tidak mengorbankan penerima manfaat, dikelolah dengan baik sehingga masyarakat yang layak dan pantas menerima itu harus tepat sasaran.
“Karena jangan sampai ada yang berbuat salah tapi para petani korbannya,” Kuncinya. (Anh/Edo)
