Mamuju, 8enam.com.-Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menegaskan bahwa penyusunan program kerja daerah tahun 2027 wajib menitikberatkan pada kebermanfaatan langsung bagi masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), ini merupakan langkah konstitusional sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan secara partisipatif dan transparan.
Menjawab Kebutuhan Dasar Lewat Pancadaya
Murdanil menyampaikan bahwa Biro Pemkesra memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan aspek kesejahteraan rakyat terakomodasi secara kuat dalam dokumen perencanaan. Menurutnya, RKPD 2027 harus menjadi jawaban atas persoalan fundamental di masyarakat.
“RKPD 2027 harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan perlindungan sosial. Ini adalah amanah dan semangat Pancadaya yang menjadi arah kebijakan Bapak Gubernur Suhardi Duka,” tegas Murdanil.
Bukan Sekadar Formalitas Administratif
Dalam diskusi yang juga menghadirkan pemaparan dari Kemendagri, BPKAD, dan Bapenda tersebut, Murdanil mengingatkan bahwa dokumen perencanaan tidak boleh hanya menjadi tumpukan kertas administratif. Setiap poin yang diputuskan harus memiliki dampak nyata (outcome) yang bisa dirasakan oleh warga Sulawesi Barat.
“Kita memastikan bahwa perencanaan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berpihak kepada rakyat. Prinsip partisipatif dan kolaboratif yang ditekankan Bapak Gubernur menjadi landasan kami dalam merumuskan kebijakan yang berdampak nyata, inklusif, dan berkeadilan,” tambahnya.
Komitmen Kesejahteraan Berkelanjutan
Forum ini ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen bersama. Biro Pemkesra berkomitmen mengawal setiap tahapan perencanaan agar sektor hibah sosial, layanan kesehatan dasar, dan fasilitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama guna memperkuat ketahanan sosial masyarakat di masa depan.
Melalui forum ini, Pemprov Sulbar optimistis bahwa RKPD 2027 akan menjadi instrumen transformasi daerah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemuliaan derajat kesejahteraan seluruh rakyatnya. (rls)
