Mamuju, 8enam.com.-Anggota DPRD Sulawesi Barat, Haluddin, bersama Sekretaris DPRD (Sekwan), Arianto, menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Andi Depu, Senin (9/2/2026). Kehadiran representasi legislatif ini menegaskan pentingnya pengawasan dan sinkronisasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
Forum yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), ini menjadi ruang strategis untuk membedah arah kebijakan Sulbar pasca-tren positif pertumbuhan ekonomi yang berhasil melampaui rata-rata nasional sejak 2025.
Fokus pada Padat Karya dan Daya Beli
Gubernur SDK memaparkan bahwa sebagai langkah responsif, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya. Program ini diproyeksikan berlanjut dan diperkuat pada 2027 guna menekan angka pengangguran serta menjaga daya beli masyarakat di wilayah perdesaan maupun perkotaan.
“Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional, ini kebanggaan. Namun, rencana pembangunan 2027 harus lebih tepat sasaran agar pertumbuhan tersebut terus berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan,” tegas Gubernur SDK.
Legislatif Tekankan Efisiensi Anggaran
Di sela forum tersebut, Anggota DPRD Sulbar, Haluddin, menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah harus jeli dalam menentukan prioritas. Ia berharap RKPD 2027 bukan sekadar rutinitas dokumen, melainkan instrumen pemecah masalah yang dihadapi warga di akar rumput.
”Kami di DPRD berharap Forum Konsultasi Publik ini benar-benar melahirkan program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dengan keterbatasan fiskal yang ada, efisiensi dan ketepatan sasaran adalah harga mati. RKPD 2027 harus menjawab kebutuhan mendesak rakyat,” ujar Haluddin.
Perencanaan Berbasis Data dan Partisipasi
Senada dengan hal tersebut, Sekwan Arianto menambahkan bahwa sinergi antara masukan para pemangku kepentingan, akademisi, serta rekomendasi makroekonomi dari Bank Indonesia akan membuat target pembangunan 2027 menjadi lebih realistis.
Forum ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pemprov Sulbar sebagai bentuk transparansi publik. Seluruh kritik dan masukan yang terhimpun, baik secara luring maupun daring, akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan kebijakan sebelum ditetapkan menjadi dokumen final pembangunan daerah. (Rls)
