8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Selasa, 25 November 2025. Pertemuan tersebut berfokus pada langkah mitigasi untuk menghadapi momen Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Gubernur SDK menyampaikan bahwa kinerja pengendalian inflasi daerah dinilai cukup baik. Namun, menjelang Nataru, diperlukan fokus pada dua hal krusial: menjaga stabilitas harga pangan dan mempercepat perputaran uang di masyarakat.
Waspadai Lonjakan Harga Akibat Cuaca Ekstrem
Suhardi Duka memperingatkan bahwa peningkatan permintaan selama Nataru, yang berbarengan dengan cuaca anomali (susah diprediksi), berpotensi besar mengganggu distribusi dan menaikkan harga pangan.
“Kalau permintaan tinggi tapi ketersediaan tidak seimbang, maka harga pasti naik. Itu yang betul-betul kita kendalikan, agar harga tetap terjamin,” tegasnya.
Gubernur secara khusus menyebutkan beberapa komoditas yang harus diwaspadai karena sangat dipengaruhi faktor cuaca, yaitu:
Ikan
Bawang Merah
Cabai
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan produksi ikan budidaya dan mengoptimalkan fungsi cold storage untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Program Kampung Nelayan Merah Putih disebut sebagai salah satu upaya strategis penyediaan cold storage di tingkat desa.
Percepatan Belanja Pemerintah dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem
Selain menjaga stabilitas harga, SDK juga menekankan pentingnya percepatan belanja pemerintah (government spending). Ia meminta agar seluruh pekerjaan yang telah rampung (PHO) segera dibayarkan agar perputaran uang di masyarakat meningkat.
“Kalau yang sudah PHO, bayar semua supaya uang itu bergerak ke masyarakat. Dengan demikian daya beli naik, toko-toko terbuka, dan pertumbuhan ekonomi bisa terjaga,” jelasnya.
Gubernur juga memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan, termasuk penyaluran BLT, PKH, dan program padat karya, harus tuntas terbayarkan di pertengahan atau awal Desember 2025, terutama untuk penanganan masyarakat miskin ekstrem.
Menyinggung data BPS yang mencatat penurunan angka kemiskinan Sulbar sebesar 0,30 persen di semester pertama, SDK menargetkan penurunan tambahan sebesar 0,70 persen hingga akhir tahun, menjadikannya tantangan besar yang membutuhkan sinergi semua komponen daerah. (Rls)
