8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadapi tantangan besar dalam menyusun APBD 2026.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa di tengah penurunan fiskal yang signifikan, perencanaan yang matang dan strategis adalah kunci untuk menjaga arah pembangunan. Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Sulbar pada Selasa, 9 September 2025.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menjelaskan bahwa APBD 2026 diproyeksikan turun dari Rp2,1 triliun menjadi sekitar Rp1,6-1,7 triliun. Penurunan drastis ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat, seperti tidak lagi adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 16,5%, dan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 74,6%.
Keterbatasan Sebagai Pemicu Inovasi
Junda Maulana menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang, melainkan pemicu untuk “berpikir lebih tajam, bertindak lebih bijak, dan melayani lebih tulus.”
Bapperida berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD 2026 dialokasikan untuk program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Gubernur Suhardi Duka mengakui beratnya kondisi ini, terutama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya berkisar Rp600 miliar.
Meskipun demikian, sinergi antara DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Bapperida menjadi semakin penting untuk menjaga pembangunan tetap berjalan sejalan dengan visi “Sulbar Maju dan Sejahtera.” (Rls)
