Mamuju, 8enam.com.-Di tengah pesatnya perkembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang kian lihai meniru nalar manusia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa peran jurnalisme berkualitas menjadi semakin vital. Publik tidak boleh dibiarkan “bernavigasi” sendirian di tengah rimba informasi digital yang kian kompleks.
Memanfaatkan momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengajak insan pers untuk bertransformasi menjadi pendidik digital bagi masyarakat, Senin (9/2/2026).
AI Makin Pintar, Publik Belum Tentu Paham
Ridwan menilai, meski AI mampu mempercepat produksi dan arus informasi, teknologi ini juga membawa risiko disinformasi yang lebih besar jika tidak dikawal dengan etika. Masyarakat kini terpapar limpahan konten—mulai dari teks hingga visual buatan AI—yang sulit dibedakan antara fakta dan manipulasi.
“AI makin pintar, tapi publik tidak otomatis makin paham. Di sinilah pers memiliki peran strategis sebagai pendidik, bukan sekadar penyampai kabar. Tanpa pendampingan informasi yang benar, publik rentan menjadi korban algoritma,” ujar Ridwan Djafar.
Teknologi Sebagai Alat, Etika Tetap di Tangan Manusia
DiskominfoSS Sulbar mengingatkan bahwa kecanggihan AI tidak boleh menggantikan nurani publik yang dimiliki jurnalis. Verifikasi, tanggung jawab etika, dan analisis dampak sosial tetap merupakan ranah manusia yang tidak bisa didelegasikan kepada mesin.
Ridwan menekankan beberapa poin krusial bagi insan pers di era AI:
- AI sebagai Alat Bantu: Gunakan AI untuk efisiensi, namun tetap utamakan verifikasi manual.
- Edukasi Informasi: Membantu warga membedakan fakta, opini, dan konten buatan AI (deepfake).
- Benteng Disinformasi: Menjadi rujukan utama saat terjadi kebingungan massal akibat arus informasi yang terlalu cepat.
Kolaborasi Memperkuat Literasi
DiskominfoSS Sulbar menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi lebih erat dengan perusahaan media dan organisasi wartawan guna memperkuat literasi digital di Sulawesi Barat. Langkah ini dianggap sebagai fondasi penting agar layanan digital pemerintah dapat dipahami dan dimanfaatkan secara benar oleh warga.
“Pers yang mampu mengedukasi publik adalah benteng pertama kita dalam menghadapi kekacauan informasi di era AI. Mari kita pastikan teknologi ini membawa kemajuan, bukan kebingungan,” pungkasnya. (Rls)
