8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih modern dan terpercaya serta Sulbar yang zero korupsi, demi terciptanya sinergitas yang baik untuk mencapai Good Goverment And Good Governance serta membangun komitmen bersama dengan satu tujuan, satu sikap, satu hati untuk negeri dan untuk Sulbar yang malaqbiq, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melantik dan mengukuhkan tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi daerah (TP-TGR), Senin (6/8/2019).
“Saya berharap kepada pimpinan perangkat daerah, juga secara aktif melakukan pengawasan kepada seluruh aparatur di unit kerjanya masing-masing dalam melaksanakan tugas, sehingga saat terjadi kekeliruan dapat segera diketahui dan dilakukan langkah-langkah perbaikan,” ucap Ali Baal Masdar.
Dia katakan, ditengah giatnya Pemerintah mendorong pembangunan infrasruktur, Pemprov Sulbar masih saja berhadapan dengan berbagai persoalan korupsi yang memperlebar kesenjagan sosial, karena sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pemerataan pembangunan digunakan secara tidak benar dan tidak tepat sasaran.
“Reaksi berantai yang ditimbulkan dari praktek korupsi tersebut pada akhirnya harus ditanggung dan berdampak paling buruk pada masyarakat lapisan bawah sementara kehidupan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti,” ujarnya.
Lebih lanjut dia katakan, Sesuai dengan program nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, terdapat sebuh kesimpulan yaitu, menumbuhkan kesadaran bagi seluruh stakeholder terkait untuk menolak berbagai praktek korupsi yang merupakan senjata ampuh bagi upaya penegakan hukum dalam meberantas korupsi.
“Ada beberapa temuan-temuan BPK maupun BPKP termasuk yang ditindak lanjuti oleh APIP, akan diberikan kesempatan yang merasa merugikan negara silahkan kembalikan semuanya kalau tidak baru dilakukan tindakan dan akan dikirim kepihak yang lebih tinggi lagi,” ungkap ABM.
Ditegaskanya, Majelis TP-TGR memiliki peran penting dan kewenangan untuk memanggil dan melakukan persidangan dalam meminta pertanggung jawaban Aparatur Sipil Negra (ASN) dan pihak ketiga yang mengalami tuntutan ganti rugi.
Berikut susunan tim majelis TP-TGR Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2018, Sekertaris Daerah Sulbar, Ismail Zainuddin sebagai ketua majelis TP-TGR, Inspektur Daerah Sulbar, Suryadi menjabat sebagai wakil ketua majelis TP-TGR, Asisten III, Djamila menjabat wakil ketua I majelis TP-TGR.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Amir Biri selaku sekertaris majelis TP-TGR, Kepala Biro Hukum Sulbar, Mujairami menjabat wakil sekertaris TP-TGR, kepala BKD Sulbar, Amujib sebagai anggota mejelis TP-TGR, Kepala Biro Umum, Syarifuddin sebagai anggota majelis, Kepala Biro Ekbang, Safaruddin, menjabat sebagai anggota majelis, Kepala Bagian Hukum dan HAM, selaku anggota majelis
Untuk diketahui, pengukuhan TP-TGR yang digelar di lantai III kantor Gubernur Sulbar tersebut dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta tamu undangan. (ari/edo)
