8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna pada Kamis, 11 September 2025, dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan anggota dewan, serta perwakilan dari eksekutif. Kepala Bapperida, Junda Maulana, mewakili Gubernur Suhardi Duka dalam kesempatan tersebut.
Fokus pada Kepentingan Rakyat dan Pembangunan Berkelanjutan
Mewakili Gubernur, Junda Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan, saran, dan pandangannya.
Menurutnya, seluruh catatan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi menjadi bahan penting untuk menyempurnakan APBD 2026. Tujuannya adalah memastikan anggaran lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Beberapa poin utama yang ditekankan dalam jawaban Gubernur adalah:
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemerataan pembangunan infrastruktur.
Penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Pengendalian inflasi dan penguatan daya beli masyarakat.
Pimpinan DPRD Sulbar berharap pembahasan APBD dapat berjalan lancar dan selesai sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Rapat paripurna ini merupakan bagian dari tahapan penting sebelum Ranperda APBD 2026 disahkan menjadi Peraturan Daerah melalui persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)
