Example 300250
DaerahKesehatanMamuju

Gubernur SDK : “Pelayanan Kesehatan Harus Cepat, Jangan Persulit Rakyat dengan Prosedur Berbelit”

×

Gubernur SDK : “Pelayanan Kesehatan Harus Cepat, Jangan Persulit Rakyat dengan Prosedur Berbelit”

Sebarkan artikel ini


Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), memberikan instruksi keras kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), khususnya di sektor kesehatan, untuk merevolusi pola pelayanan publik di tahun 2026. Hal ini ditegaskan dalam Apel Pagi Bersama secara hybrid yang diikuti jajaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (P2KB) Sulbar, Senin (05/01/2026).

Didampingi Wagub Salim S. Mengga dan Sekda Junda Maulana, Gubernur SDK menekankan bahwa di tengah tantangan fiskal, efisiensi bukan berarti pemangkasan hak rakyat, melainkan penghapusan pemborosan administratif.

Reformasi Layanan : Sederhana dan Cepat

Gubernur SDK mengingatkan agar fasilitas kesehatan dan rumah sakit di bawah naungan Pemprov Sulbar terus berbenah. Ia tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat terkait birokrasi yang rumit saat mengakses layanan dasar.

“Pelayanan ideal adalah yang sederhana, cepat, dan efisien. Masyarakat cukup datang untuk mendaftar dan kembali untuk menerima hasil. Jangan dipersulit! Efisiensi yang kita lakukan adalah memotong perjalanan dinas dan seremonial berlebihan, bukan mengurangi kualitas layanan kesehatan,” tegas SDK.

Belanja Pemerintah sebagai Penggerak Ekonomi

Selain kesehatan, Gubernur memaparkan strategi ekonomi makro. Ia menjelaskan bahwa hak ASN seperti Gaji dan TPP harus segera direalisasikan karena menjadi motor penggerak daya beli masyarakat. Dengan lancarnya belanja pemerintah, sektor UMKM dan pertanian di desa-desa akan ikut bergerak, menjaga stabilitas ekonomi Sulbar yang pada 2025 tumbuh positif.

Dinkes P2KB : Kerja dengan Hati, Bukan Sekadar Laporan

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyatakan kesiapan jajarannya untuk meninggalkan rutinitas administratif yang tidak berdampak.

“Arahan Bapak Gubernur menjadi cambuk bagi kami. Kinerja kesehatan di tahun 2026 tidak boleh lagi hanya diukur dari angka serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan nyata oleh masyarakat di puskesmas maupun rumah sakit,” ujar dr. Nursyamsi.

Tahun 2026 diproyeksikan sebagai tahun penuh tantangan bagi sektor kesehatan, terutama dalam mengejar target IPM dan penurunan stunting. Namun, dengan semangat “Bekerja dengan Hati” dan kebersamaan, Dinkes P2KB optimis mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih terarah dan berkualitas demi Sulbar yang Maju dan Sejahtera. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *