Gerak Cepat BPKPD Sulbar : Setelah Tercepat Se-Sulawesi, Lanjutkan Evaluasi Perda dan Pergub APBD 2026 di Kemendagri

Jakarta, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat dalam memastikan kualitas dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Setelah berhasil menyampaikan Rancangan APBD (RAPBD) 2026 dan mencatatkan prestasi membanggakan sebagai yang pertama di Kawasan Sulawesi (dan peringkat ke-12 tercepat se-Indonesia), BPKPD Sulbar kini melanjutkan tahapan krusial melalui pembahasan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait APBD 2026 di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, memimpin langsung koordinasi tersebut, didampingi Kepala Bidang Anggaran serta Bina Kabupaten, Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, dan Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus. Pertemuan ini berlangsung di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Jakarta, pada Senin (1/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan mendalam terkait harmonisasi dan penyempurnaan regulasi APBD. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian APBD 2026 dengan kebijakan nasional dan arah prioritas pembangunan daerah.

Ali Chandra menegaskan bahwa koordinasi ini adalah langkah penting untuk menjaga kualitas dokumen APBD agar lebih adaptif, produktif, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Sulbar.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Evaluasi Perda–Pergub ini adalah tahapan krusial agar APBD 2026 dapat berjalan efektif sesuai arah pembangunan prioritas,” ujar Ali Chandra.

Langkah progresif BPKPD ini selaras dengan Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.

Dengan penyelesaian evaluasi regulasi yang cepat dan tepat, diharapkan implementasi APBD 2026 dapat segera berjalan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan di Sulawesi Barat. (Rls)