8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengambil langkah maju dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Pemprov Sulbar bekerja sama dengan Gerakan Mandiri (GEMA) Difabel menggelar Review Draft Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD).
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Matos, Mamuju, baru-baru ini, menjadi forum strategis yang mempertemukan organisasi penyandang disabilitas (OPDis) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor. Pertemuan ini menegaskan keseriusan Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, untuk memastikan seluruh warga terangkul dalam pembangunan.
Upaya ini juga mendapat penguatan dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM melalui Program DIGNITY INKLUSI, sebuah kemitraan Pemerintah Australia–Indonesia. Dukungan ini memperkokoh komitmen Sulbar pada prinsip no one left behind, yang menjamin kelompok marjinal, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi aktif dan menikmati manfaat pembangunan di berbagai bidang.
Lebih dari Sekadar Regulasi
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin, yang mewakili Plt. Kepala Bapperida, menegaskan bahwa penyusunan RAD-PD merupakan bentuk nyata komitmen, bukan sekadar pemenuhan ketentuan regulasi.
“Ini adalah bentuk keseriusan Pemprov Sulbar untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan,” jelas Almah.
Ia menambahkan, Bapperida Sulbar memegang peran sentral dalam menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam dokumen aksi yang konkret dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh oleh seluruh OPD.
Tonggak Penting Pembangunan di Sulbar
Langkah ini disambut baik oleh Direktur GEMA Difabel Sulbar sekaligus Project Manager Dignity Inklusi, Syafaruddin Syam. Ia menyebut penyusunan RAD-PD ini sebagai tonggak penting bagi Provinsi Sulawesi Barat.
“Penyusunan RAD ini baru pertama kali dilakukan di Sulbar dan diarahkan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.
Melalui dokumen RAD-PD yang komprehensif, Sulawesi Barat akan memiliki pedoman yang kuat untuk menjamin akses, perlindungan, serta kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembangunan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih berkeadilan dan inklusif. (Rls)
