8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus beradaptasi dengan tuntutan era digital. Aparatur Sipil Negara (ASN) kini didorong untuk tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga kreator konten yang mampu menghadirkan pesan publik secara menarik, informatif, dan inspiratif.
Upaya ini merupakan realisasi dari harapan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Pemprov Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengemukakan bahwa strategi komunikasi publik harus adaptif terhadap dinamika ruang digital dan tren media sosial.
“Kunci komunikasi pemerintahan yang efektif adalah keterbukaan, konsistensi, dan kreativitas. Diskominfo berkomitmen untuk terus berinovasi agar kebijakan dan program pembangunan daerah dapat tersampaikan secara luas, positif, dan berdampak,” tandasnya.
Perkuat Koordinasi dan Pembinaan Konten OPD
Untuk mendukung ekosistem komunikasi publik ini, Diskominfo telah membangun kesepahaman bersama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengelolaan konten untuk website maupun platform media sosial masing-masing. Hal ini penting untuk membangun citra positif pemerintahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
“Terkait penyebarluasan informasi serta produksi konten di setiap OPD itu terus kami koordinasikan. Dan ke depan secara bertahap kami akan melakukan pembinaan menyangkut konten yang disajikan ke publik,” ujar Ridwan, Kamis, 13 November 2025.
Ia menambahkan, sajian konten yang dikelola secara menarik akan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadikan saluran informasi pemerintah sebagai referensi utama.
Kolaborasi Lintas Sektor melalui Senter KIM
Selain koordinasi internal OPD, Diskominfo juga memperluas kolaborasi lintas sektor melalui program Senter KIM (Kelompok Informasi Masyarakat). Kolaborasi ini melibatkan influencer lokal, jurnalis, dan komunitas masyarakat, yang diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan publik dalam menyebarluaskan informasi pembangunan yang aktual dan relevan.
“Dengan pendekatan kolaboratif, pesan-pesan pembangunan akan lebih mudah diterima masyarakat,” tutupnya. (Rls)
