8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Polman, 8enam.com.-Forum Kajian Anti Pemiskinan (FOKAP), meminta agar DPRD mempublikasikan hasil pemeriksaan KPK di Kabupaten Popman.
Hal tersebut disampaikan korlap aksi saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Rabu (18/11/2020).
Kehadiran puluhan massa aksi yang dipimpin oleh Uppi itu, diterima langsung oleh Sekwan DPRD Kabupaten Polman, Abdul Jalal Tahir.
Koorlap aksi, Uppi mengungkapkan bahwa, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk respon atas adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap jajaran anggota dan mantan anggota DPRD Kabupaten Polman, terkait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Polman tahun Anggaran 2016-2017.
“Kami meminta, agar DPRD Polman melakukan tranparansi penggunaan anggaran, kemudian mempublikasikan hasil pemeriksaan KPK,” ucap Uppi saat dikonfirmasi.
“Kemudian tuntutan yang ketiga kami, jika benar ada anggota DPRD yang melakukan tindak pidana korupsi, maka kami dari FOKAP meminta dengan hormat, agar mundur dari jabatannya,” sambungnya.
Selain itu, ia menilai pemeriksaan KPK terhadap jajaran mantan dan anggota DPRD Kabupaten Polman tersebut, terkesan sangat tertutup.
“Kami juga tahunya dari wartawan, berarti kami anggap DPRD dan KPK tertutup dalam hal ini,” terangnya.
Di tempat yang sama, Sekwan DPRD Polman, Abdul Jalal Tahir mengungkapkan bahwa tidak adanya pejabat dewan yang menerima kehadiran massa aksi tersebut, lantaran jajaran anggota DPRD saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan KPK di Mapolres Polman.
“Jadi tidak ada anggota dewan yang hadir,” tutur Abdul Jalal Tahir. (MP)
