8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Demi mewujudkan visi ‘Sulbar Maju dan Sejahtera’, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan bahwa riset dan inovasi harus menjadi pilar utama, namun dengan strategi yang efisien.
Dalam apel pagi dan rapat internal Bapperida Sulbar, Senin 13 Oktober 2025, Junda menekankan bahwa di tengah keterbatasan fiskal daerah, langkah paling cerdas adalah tidak selalu membuat riset baru, melainkan memanfaatkan hasil kajian yang sudah ada.
“Riset dan inovasi adalah tantangan kita, karena fiskalnya terbatas dan riset itu tidak murah. Tapi kita tidak harus melakukan riset terlalu banyak. Cukup kita telaah riset yang sudah ada,” tegas Junda.
Menurutnya, penelaahan riset yang tersedia merupakan langkah efisien dalam mendukung pengambilan kebijakan daerah. Bapperida juga didorong untuk mengajukan formasi fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memperkuat kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), khususnya untuk riset komoditas unggulan Sulbar.
Junda menggarisbawahi pentingnya diseminasi hasil riset agar dapat dioperasionalkan secara nyata dalam kebijakan dan program pembangunan.
“Hasil riset itu belum operasional kalau tidak dilakukan diseminasi. Kalau tidak operasional, maka tidak detail. Akibatnya, intervensi berdasarkan survei bisa meleset. Ini yang harus kita tingkatkan,” jelasnya.
Menanggapi keterbatasan sumber daya manusia, Junda secara khusus mengarahkan Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) yang baru dilantik, Musra Awaluddin, untuk segera beradaptasi dan membuka kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti perguruan tinggi, dalam pelaksanaan survei dan kajian.
“Kalau mau survei, kerja sama saja dengan pihak ketiga. Kita ubah cara kerja dan cara berpikir kita. Tidak perlu melakukan riset baru, cukup menelaah hasil-hasil riset yang sudah ada. Banyak-banyak membaca hasil riset, lalu berikan rekomendasi yang layak digunakan,” pungkas Junda, mendorong perubahan pola pikir demi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis data dan kajian empiris. (Rls)
