8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengukuhkan peran sentral Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam menyusun strategi pembangunan 2026. Ini dilakukan sebagai respons terhadap rencana pemotongan Dana Transfer Pusat yang diproyeksikan memangkas APBD Sulbar hingga Rp 330 miliar.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mendampingi Gubernur Suhardi Duka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Bupati se-Sulbar di Kantor Gubernur, Rabu, 15 Oktober 2025.
Junda Maulana menegaskan, dalam situasi fiskal yang menantang ini, perencanaan harus menjadi lebih krusial.
“Kami di Bapperida akan memastikan anggaran yang terbatas ini teralokasikan secara efektif dan efisien untuk program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Junda Maulana usai rakor.
Bapperida akan memperkuat sinergi lintas sektor guna menghindari tumpang tindih program dan mengoptimalkan hasil pembangunan di sektor vital.
Rakor ini tidak hanya membahas efisiensi fiskal, tetapi juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama UHC (Universal Health Coverage) antara Pemprov, Pemkab se-Sulbar, dan BPJS Kesehatan.
Gubernur Suhardi Duka (SDK) menekankan bahwa meskipun dana terpotong, layanan dasar tetap menjadi prioritas mutlak:
Pendidikan: “Pendidikan tetap prioritas. Seluruh hak-hak guru akan tetap diberikan, tidak ada pengurangan terhadap pembiayaan pendidikan,” tegas SDK.
Kesehatan: Layanan dasar sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama, didukung dengan komitmen bersama untuk mempertahankan status UHC Sulbar.
Melalui peran aktif Bapperida, Pemprov Sulbar optimistis perencanaan 2026 dapat tetap berjalan terarah, meskipun di tengah tantangan fiskal yang signifikan. (Rls)
