8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat menyikapi pemotongan Dana Transfer dari Pusat. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Bupati se-Sulbar untuk mengoptimalkan fiskal daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Rakor yang berlangsung di kantor Gubernur, Rabu 15 Oktober 2025, dirangkai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) dengan BPJS Kesehatan Kedeputian IX untuk penyelenggaraan Universal Health Coverage (UHC) cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Gubernur SDK mengungkapkan, kebijakan pemotongan dana transfer pusat ini berdampak signifikan pada fiskal daerah.
“Provinsi Sulbar kurang lebih Rp 330 miliar defisit dengan pengurangan dari pemerintah pusat kurang lebih Rp206 miliar ditambah dengan pemotongan tahun berjalan Rp130 miliar,” jelas SDK.
Meskipun menghadapi defisit besar, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa dua sektor pelayanan dasar tidak akan dikorbankan:
Pendidikan:
“Pendidikan tetap prioritas, ini tidak boleh tidak jalan. Seluruh hak-hak guru kita berikan tidak ada yang kita kurangi terhadap pembiayaan pendidikan,” tegasnya.
Kesehatan (UHC): Pemprov bersama enam kabupaten berkomitmen untuk bergotong royong agar Sulbar tetap menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) cakupan JKN.
“Dengan demikian layanan dasar sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dan masih bisa kita laksanakan,” pungkas Gubernur Suhardi Duka, menunjukkan komitmen mempertahankan layanan krusial bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. (Rls)
