8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Jakarta, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bertemu langsung dengan Menteri Sosial RI, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Jakarta untuk membahas percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem dan sinergi program perlindungan sosial. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk sektor perlindungan sosial di Sulbar mencapai angka yang sangat signifikan: Rp 470,82 miliar.
Pertemuan ini juga fokus pada tiga mandat utama Presiden Prabowo di bidang sosial, yaitu DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional), Sekolah Rakyat, dan Bantuan Sosial (Bansos) Tepat Sasaran.
Rincian Alokasi untuk 123.990 KPM
Total anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 470,82 miliar tersebut akan disalurkan kepada 123.990 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui berbagai program, dengan rincian:
Bansos Sembako: Rp 256,95 miliar untuk 107.748 KPM
Program Keluarga Harapan (PKH): Rp 207,48 miliar untuk 68.137 KPM
Santunan Yatim Piatu (YAPI): Rp 4,37 miliar untuk 1.796 jiwa
Santunan Pemakaman: Rp 2,01 miliar untuk 230 jiwa
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan: 639.328 jiwa dengan nilai Rp 322,22 miliar
Pilar Sosial: Rp 11,47 miliar untuk mendukung 229 pendamping PKH, 387 Tagana, 68 TKSK, 22 pendamping Rehsos, 249 PSM, dan 1 PORDAM.
Selain itu, program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan akan mencakup 639.328 jiwa dengan nilai alokasi Rp 322,22 miliar, serta alokasi Rp 11,47 miliar untuk dukungan Pilar Sosial yang melibatkan pendamping PKH, Tagana, TKSK, dan pekerja sosial lainnya.
Komitmen Gubernur: Tanah untuk Sekolah Rakyat dan Tambahan PBI
Gubernur Suhardi Duka menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan pemerintah pusat, menegaskan peran krusial APBN dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulbar.
“APBN ini menjadi penggerak utama pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulbar. Kami juga telah menyiapkan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” tegas Gubernur Suhardi Duka.
Gubernur juga mengajukan permohonan agar kuota PBI dapat ditambah sebanyak 60.000 peserta untuk mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC) di seluruh Sulbar.
Langkah kolaboratif ini menegaskan komitmen Pemprov Sulbar dan pemerintah pusat dalam menjaga keberlanjutan perlindungan sosial, memastikan bansos tepat sasaran, dan menyiapkan generasi Sulbar yang lebih sejahtera. Pertemuan strategis ini turut dihadiri Kepala Dinas Sosial, Kepala Bapperinda, Kepala Dinas Perkim, dan Tenaga Ahli Gubernur. (Rls)
